Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan terkait pemangkasan anggaran terhadap Kementerian/Lembaga. Pasalnya, bakal ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, penundaan pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga disebabkan masih belum adanya kejelasan terkait detail mata anggaran mana yang bakal dipangkas.
“Karena ini efeknya meluas yang tadinya hanya anggaran-anggaran yang dianggap tidak esensial tapi ternyata berdampak ke perpustakaan kena, belanja anggaran nasional kena sehingga mengganggu layanan publik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (10/2).
Baca Juga: Usai Anggaran Dipangkas, Pemerintah Bidik Investasi Rp 544,48 Triliun
Bhima menjelaskan, pemangkasan anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, berimbas terhadap layanan publik dan dikhawatirkan hingga ke level daerah.
Misalnya, kata dia, berdampak ke layanan kesehatan, pendidikan hingga perbaikan jalan. Sementara itu, menurutnya ada pula Kementerian/Lembaga yang tak terkena pemangkasan anggaran seperti Kementerian Pertahanan dan Kepolisian padahal punya anggaran jumbo.
“Jadi tebang pilih adanya pemangkasan anggaran ini justru bisa menghambat program-program prioritas pemerintahan, bisa menghambat pemulihan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bhima menambahkan, publik, Kementerian teknis hingga pemerintah daerah masih kesulitan menerjemahkan pemangkasan anggaran ini bakal digunakan untuk apa saja.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Kegiatan Operasional, Sejumlah Program RRI Dihapus
Menurutnya, bila anggaran tersebut nantinya digunakan untuk program makan siang gratis (MBG), ini dinilai tidak bijak pasalnya mengorbankan anggaran yang esensial dan berpengaruh signifikan terhadap jalannya pemerintahan dan layanan publik.
“Sebentar lagi ada ramadan dan lebaran dikhawatirkan bisa mengganggu juga mobilitas dana yang beredar di masyarakat, padahal ini momentum yang mendorong peningkatan ekonomi,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII menunda pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga di tahun 2025.
Hal tersebut tertuang di dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.
Baca Juga: TVRI dan RRI Dikabarkan Lakukan PHK Karyawan Imbas Penghematan Anggaran
Surat tersebut menjelaskan bahwa, permohonan penundaan rapat pemangkasan anggaran Kementerian dilakukan karena terdapat rencana rekonstruksi anggaran dari pemerintah.
"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," tulis isi surat tersebut dikutip Kontan.co.id, Senin (10/2).
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa jika terdapat komisi yang kadung menjalankan rapat dengan kementerian/lembaga, maka diminta untuk melakukan rapat lagi ke depan.
Baca Juga: Simak Rekomendasi Saham Emiten Konstituen IDX Infrastructure
"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," jelas surat tersebut.
Selanjutnya: Hankook Tire Cetak Rekor Laba Operasional Tertinggi di 2024
Menarik Dibaca: 11 Tips Hidup Sehat untuk Mencegah Penyakit Diabetes Tipe 2
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News