Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyerapan tenaga kerja meningkat pada kuartal II-2026.
Laju peningkatan tersebut diprakirakan ditopang oleh membaiknya aktivitas sejumlah bidang usaha, terutama pertanian, pertambangan, dan jasa keuangan.
Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan I-2026, penggunaan tenaga kerja pada kuartal II-2026 diperkirakan tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,61%, lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar 0,28%.
"Penggunaan tenaga kerja pada triwulan I-2026 tetap tumbuh dan diprakirakan meningkat pada triwulan II-2026," tulis BI dalam dokumen SKDU tersebut, dikutip Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: BPS Catat Impor RI Melonjak 13,40% Capai US$ US$ 86,51 Miliar Januari-April 2026
Selain itu, BI menjelaskan peningkatan penyerapan tenaga kerja diperkirakan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan SBT sebesar 0,01% sejalan dengan masih berlanjutnya musim panen.
Lebih jauh, sektor pertambangan dan penggalian mencatat SBT sebesar 0,16%, sedangkan jasa keuangan sebesar 0,51% didorong penambahan kantor cabang.
BI juga mencatat kegiatan usaha pada kuartal II-2026 diperkirakan meningkat dengan SBT sebesar 14,80%.
"Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta lapangan usaha Konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek," tulis BI.
Hanya saja, pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Nur Effendi, mengingatkan prospek ketenagakerjaan tetap perlu diwaspadai di tengah tekanan yang dihadapi dunia usaha akibat pelemahan rupiah.
Menurutnya, banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku dan peralatan impor sehingga kenaikan kurs dolar langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan.
"Industri itu kan banyak bahan-bahan mereka, alat-alat mereka itu impor. Karena dolar tinggi, biaya impor selalu mahal. Makanya mereka sekarang siap-siap untuk mengurangi produksi agar tidak bangkrut," kata Tadjuddin kepada Kontan, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Salah satu langkah yang paling mungkin dilakukan adalah menekan biaya tenaga kerja.
"Kemudian mengurangi biaya produksi. Biaya produksi itu termasuk upah buruh. Makanya mereka akan mengurangi buruh, paling gampang itu supaya mereka tetap bertahan hidup," katanya.
Selain industri, Tadjuddin mengatakan tekanan terhadap daya beli masyarakat juga dapat berdampak pada sejumlah sektor usaha lainnya.
Menurutnya, melemahnya daya beli berpotensi membatasi aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor perikanan.
"Karena daya beli masyarakat rendah, kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri perikanan dan sebagainya bisa menurun," ujarnya.
Maka dari itu, Tadjuddin menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, mulai dari insentif pajak hingga dukungan pembiayaan.
"Pemerintah harus melakukan insentif-insentif misalnya mengurangi pajak perusahaan, memberi bantuan kredit agar mereka tetap bisa produksi," tutupnya.
Baca Juga: Kemenhaj Catat 6.397 Jemaah dan Petugas Haji Telah Pulang ke Tanah Air
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













