Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun memantik hujan interupsi dari Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja (Rakar) di Gedung Parlemen, Kamis (6/2).
Dalam agenda itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan setidaknya ada 21 proyek yang terdampak imbas dari efisiensi anggaran.
"Efisiensi anggaran Rp 81,3 trliun akan berdampak pada pencapaian target target program prioritas kemenetrian PU," kata Dody dalam raker.
Alhasil, pemangkasan anggaran jumbo dari Kementerian PU ini menarik perhatian Komisi V DPR RI karena dikhawatirkan menimbulkan proyek mangkrak di daerah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw menyebut besarnya pemangkasan anggaran Kementerian PU tak sesuai dengan komitmen pembangunan pada sarana infrastruktur desa yang sebelumnya telah disepakati.
Apalagi, katanya, pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada pembangunan jembatan gantung di preservasi jalan di daerah.
"Tidak ada jembatan gantung berati tidak konsekuen padahal jembatan gantung adalah harapan kita semua untuk dapat dibangun di dapil masing-masing," ujarnya.
Robert mengingatkan bahwa anggota dewan dibebani di sumpah jabatan untuk memperjuangkan aspirasi di daaerah. Namun dengan anggaran yang semakin kecil ini, pihaknya pesimis infrastruktur daerah dapat dibangun.
Sementara itu, Anggota Komisi V Hamka Baco Kady sebetulnya menyetujua niat dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Anggaran PU Dipangkas Rp 81,3 Triliun, Begini Dampaknya ke Proyek Infrastruktur
Namun, pembangunan jembatan gantung di daerah menurutnya menjadi harapan masyarakat utamanya di daerah.
Hamka juga mempertanyakan bagaimana dengan nasib proyek yang sebelumnya sudah dimulai. Apakah, efisiensi ini bisa menyebabkan proyek tersebut dihentikan sementara atau berpotensi mangkrak.
"Ini kalau tidak ada ini, jembatan gantung yang sudah dikerjakan bagaimana atau mangkrak sebentar atau bagaimana," jelasnya.
Menengahi hal itu, Pimpinan Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa pada hari ini pihkanya hanya akan menyetujui pagu indikatif usai pemangkasan anggaran saja. Sementara perincian alokasinya akan dibahas pada raker berikutnya.
Baca Juga: Wamen PU Bahas Kerja Sama dengan Islamic Development Bank di Bidang Infrastruktur
Lasarus juga menyebut, pada dasarnya dirinya juga tidak menyetujui adanya pemangkasan anggaran jumbo Rp 81 triliun, terlebih hal itu secara langsung berdampak pada proyek infrastruktur di daerah.
"Kalau saya ditanya apakah setuju anggaran Kementerian PU (dipangkas) sebesar itu, 1.000% saya tak setuju, itu kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden masalah ini kita serahkan dulu ke pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Menakar Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Proyek Infrastruktur Termasuk IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
