DPR Dorong Kopdes dan MBG Jadi Mesin Ekonomi Desa, Ini Tantangannya

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyebut program koperasi desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) besar bagi ekonomi desa, selama dijalankan sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, desa memiliki basis produksi yang kuat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM pangan berbasis komunitas.

Baca Juga: Dicecar DPR, Gubernur BI Jelaskan Rupiah Undervalued Diukur dari Stabilitas

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi desa jika diserap langsung dari petani, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan UMKM lokal.

“Ketika program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, maka kebutuhan tersebut dapat diserap langsung dari petani, koperasi, BUMDes, serta UMKM lokal di desa-desa sekitar,” ujar Anggia kepada Kontan.co.id, Senin (18/5/2026).

Ia mengatakan, koperasi desa dapat berperan lebih besar, bukan hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga pusat agregasi produksi, distribusi, dan penguatan rantai pasok masyarakat desa.

Baca Juga: Haji Ramah Lansia, Hotel Jemaah Dilengkapi Handling Khusus dan Akses Kursi Roda

Jika tata kelola berjalan baik, lanjutnya, program ini berpotensi menciptakan siklus ekonomi yang sehat di desa, mulai dari peningkatan produksi, bertambahnya lapangan kerja, bergeraknya distribusi lokal, hingga menguatnya daya beli masyarakat.

Namun demikian, Anggia mengingatkan keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang berputar di desa.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan nilai tambah ekonomi benar-benar dinikmati masyarakat lokal.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pada local sourcing, penguatan kelembagaan koperasi, pendampingan manajerial, akses pembiayaan, serta integrasi logistik yang memadai.

Tantangan utama koperasi desa saat ini, kata dia, adalah lemahnya kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan model bisnis.

Banyak koperasi masih berjalan karena dorongan program pemerintah, bukan karena kebutuhan ekonomi yang tumbuh alami.

Baca Juga: BI Geser Kebijakan Jadi Pro Stability Demi Rupiah, Sinyal Kenaikan Suku Bunga Menguat

Persoalan lain yang dihadapi meliputi rendahnya literasi bisnis dan digital, keterbatasan akses pembiayaan, hingga minimnya pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, koperasi desa juga masih lemah dalam akses pasar dan rantai distribusi karena skala usaha yang belum kompetitif.

Di tengah dominasi ekonomi perkotaan, Anggia menilai desa masih memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, energi terbarukan, industri berbasis sumber daya lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

“Program seperti koperasi desa dan MBG seharusnya dibaca sebagai momentum untuk membangun struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ke depan desa tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, tetapi harus berkembang menjadi pusat produksi dan konsumsi ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News