Swasta Jadi Mesin Ekonomi 2026: Ekonomi Bangkit, Tantangan Struktural Membayangi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom menilai sektor swasta seharusnya kembali menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026, seiring kondisi ekonomi yang dinilai telah keluar dari fase krisis pandemi Covid. Namun, tantangan struktural masih membayangi, terutama dari sisi permintaan dan penyerapan tenaga kerja.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang positif langkah pemerintah yang mendorong sektor swasta sebagai penggerak ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun regulasi.

Menurutnya, secara teori dan praktik, penggerak utama perekonomian memang seharusnya berasal dari sektor swasta, baik melalui produksi, konsumsi, maupun investasi.

“Kecuali ketika ada kondisi swasta tidak bisa bergerak, seperti masa Covid. Pemerintah mengambil alih peranan perekonomian. Ketika sudah normal, pembangunan dari sisi swasta harus ditingkatkan,” ujar Huda kepada Kontan, Jumat (2/1/2025).

Namun, Huda menilai dalam 10 tahun terakhir porsi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru meningkat seiring pembangunan infrastruktur, sementara ruang bagi swasta relatif terbatas.

Terkait penempatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk menambah likuiditas dan menurunkan suku bunga, Huda menegaskan bahwa permasalahan utama saat ini bukan lagi berada di sisi tersebut. Ia mencatat, undisbursed loan di perbankan masih menumpuk, sementara suku bunga acuan telah mengalami penurunan.

“Jika berkaca pada 2022–2024, masalah likuiditas memang ada. Namun ketika ekonomi kurang bergerak, likuiditas justru naik. Sisi permintaan yang bermasalah. Artinya, masalahnya sudah bergeser,” jelasnya.

Menurut Huda, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan permintaan yang lemah. Pembentukan satuan tugas aduan investasi atau Satgas Percepatan Program Startegis (P2SP) diharapkan dapat mendorong realisasi investasi, meskipun kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan klaim kinerja investasi yang positif.

Ia juga menyoroti terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang membuat permintaan barang belum pulih secara optimal. Pemerintah, kata Huda, perlu menyelesaikan persoalan krusial yang menghambat investasi, khususnya di sektor padat karya, seperti praktik premanisme.

Selain itu, Huda menilai anggaran belanja fiskal yang mendorong sektor industri swasta, seperti belanja modal dan Transfer ke Daerah (TKD), justru mengalami penurunan pada 2026. Sebaliknya, belanja untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih meningkat signifikan.

“Terkait fiskal, memang pemerintah nampaknya akan lebih banyak berkontribusi lewat program MBG dan Kopdes Merah Putih. Peran swasta memang ada, namun sangat minim. Uangnya tetap dari sisi pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta pada 2026 sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sejumlah kesempatan.

Purbaya menjelaskan, salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah penempatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) ke dalam sistem perbankan. Dengan menyediakan likuiditas di pasar, sektor swasta diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut melalui pinjaman kredit untuk belanja modal.

“Bukan (hanya) dengan uang, cukup likuiditas di pasar saja. Kita juga akan lakukan debottlenecking, di mana semua pelaku usaha bisa lapor ke kami,” ungkap Purbaya dalam Economic Outlook 2026 di Menara Kompas TV pada Desember 2025 lalu.

Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan setiap hambatan yang dilaporkan pelaku usaha dapat diselesaikan. Bahkan, Purbaya mengaku siap turun langsung untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.

“Tapi kalau kita datang ke lapangan, ke para pelaku bisnis, mereka bilang kusut, iya. Saya akan alokasikan waktu saya satu hari jadi semacam hakim lah di sidang-sidang itu biar beres cepat,” ujarnya.

Purbaya menyebut, terdapat tiga sektor utama yang akan didorong pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional, yakni sektor manufaktur, pertanian, dan energi. Menurutnya, penguatan ketiga sektor tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya secara beriringan.

“Sebenarnya utamanya saya adalah fiskal, moneter, jalan semua. Dan saya perbaiki iklim investasi,” kata Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pendekatan market-based dalam pemberian insentif. Sektor yang memiliki kinerja dan prospek baik akan mendapatkan dukungan lebih dulu.

“Nanti kalau ada yang minta insentif, ya saya lihat. Bagus apa enggak, baru kita kasih. Jadi sebetulnya saya cenderung market-based saja,” ujarnya.

“Kalau yang paling lambat pertumbuhannya, baru kita inject supaya jalan. Kita kasih insentif,” pungkas Purbaya.