KPPOD Ragukan Klaim Rp 10 Miliar/Hari dari Kopdes–MBG, Minta Dasar Hitungan Dibuka

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut, klaim pemerintah terkait potensi perputaran ekonomi desa hingga Rp 10 miliar per hari dari program koperasi desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu dibuktikan dengan perhitungan yang lebih rinci dan transparan.

Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman mengatakan, pihaknya belum memiliki kajian atau simulasi khusus mengenai dampak ekonomi dua program tersebut di tingkat desa.

Baca Juga: RUU Ketenagakerjaan Baru Disusun, Isu Kontrak hingga Gig Worker Jadi Sorotan

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu membuka dasar perhitungan klaim tersebut, mengingat kondisi ekonomi antarwilayah dan antar desa di Indonesia sangat beragam.

“Kita mesti pertanyakan kepada pemerintah, klaim Rp 10 miliar per hari itu justifikasi atau dasar perhitungannya dari mana,” ujar Arman kepada Kontan, Jumat (18/5/2026).

Menurutnya, efek pengganda (multiplier effect) dari program MBG dan Kopdes tidak akan muncul secara otomatis jika kapasitas produksi lokal dan rantai pasok desa belum siap.

Ia menjelaskan banyak desa saat ini belum memiliki kesiapan produksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan program MBG, seperti telur, ayam, hingga sayuran.

Selain itu, struktur ekonomi desa, termasuk UMKM pangan dan rantai pasok, masih relatif lemah sehingga dampak ekonomi program tidak bisa langsung diasumsikan besar.

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Berpotensi Tingkatkan Risiko Utang Luar Negeri Indonesia

“Kalau dikatakan akan berdampak sampai Rp 10 miliar, mestinya pemerintah harus keluar dengan justifikasi yang jelas,” katanya.

Arman juga menyoroti aspek tata kelola program yang dinilai belum sepenuhnya sesuai prinsip good governance, termasuk penggunaan dana desa untuk mendukung koperasi desa Merah Putih yang disebutnya berpotensi tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa.

Selain itu, ia menilai program tersebut belum tentu efektif menahan laju urbanisasi karena aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Untuk menciptakan dampak jangka panjang, KPPOD mendorong pendekatan hulu–hilir yang terintegrasi, mulai dari penguatan produksi pertanian, pengolahan pascapanen, hingga distribusi hasil desa.

“Kalau hulunya tidak kuat, meskipun sisi hilirnya disiapkan, itu juga tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan desa,” ujarnya.

Baca Juga: Dicecar DPR, Gubernur BI Jelaskan Rupiah Undervalued Diukur dari Stabilitas

Arman juga menyarankan pemerintah menerapkan proyek percontohan terlebih dahulu di sejumlah daerah sebelum program dijalankan secara nasional, guna menguji efektivitas dan menghindari pemborosan anggaran.

“Kalau tidak punya proyek percontohan seperti ini, itu bisa menghambur-hamburkan anggaran kalau belum dilihat efektivitasnya,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News