Ekonom CORE Ragukan Klaim Rp 10 Miliar per Hari dari Kopdes–MBG, Ini Alasannya

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) menyebut, klaim pemerintah terkait potensi perputaran ekonomi desa hingga Rp 10 miliar per hari melalui program koperasi desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memiliki dasar perhitungan yang cukup transparan.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pihaknya belum melakukan simulasi spesifik terhadap angka tersebut karena asumsi yang digunakan pemerintah belum sepenuhnya terbuka ke publik.

Baca Juga: DPR Dorong Kopdes dan MBG Jadi Mesin Ekonomi Desa, Ini Tantangannya

“Sejujurnya kami di CORE belum melakukan simulasi spesifik dengan angka pasti untuk klaim Rp 10 miliar per hari tersebut, sebagian karena asumsi yang dipakai pemerintah sendiri belum sepenuhnya transparan,” ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, sejumlah variabel penting seperti titik distribusi, struktur pengadaan MBG, hingga model bisnis Kopdes Merah Putih masih belum jelas, sehingga sulit menghitung efek pengganda ekonomi secara akurat.

Yusuf menilai, pengalaman implementasi Dana Desa sejak 2015 dapat menjadi pembanding untuk melihat potensi dampak program serupa di pedesaan.

Ia menyebut efek pengganda fiskal di desa cenderung moderat, tidak sebesar narasi politik yang sering disampaikan.

Baca Juga: Dicecar DPR, Gubernur BI Jelaskan Rupiah Undervalued Diukur dari Stabilitas

Ia menjelaskan salah satu masalah utama ekonomi desa adalah tingginya kebocoran konsumsi ke luar wilayah.

Banyak kebutuhan rumah tangga desa seperti minyak goreng, mi instan, telur, hingga perlengkapan sekolah diproduksi di kota besar atau luar daerah.

“Selama struktur kebocoran ini tidak diperbaiki, berapa pun nominal yang dialirkan ke desa, dampak putarannya di dalam desa akan tetap terbatas,” katanya.

Dalam konteks program MBG, Yusuf menegaskan multiplier effect hanya akan optimal jika rantai pasok benar-benar melibatkan produsen lokal, mulai dari beras, telur, sayuran, hingga susu dari peternak dan koperasi desa.

Namun berdasarkan sejumlah uji coba yang diamati CORE, banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih bergantung pada pemasok dari tingkat kabupaten atau provinsi, bukan langsung dari desa.

Baca Juga: Haji Ramah Lansia, Hotel Jemaah Dilengkapi Handling Khusus dan Akses Kursi Roda

“Secara akuntansi uang memang masuk ke rekening mitra di desa, tetapi secara substansi nilai tambahnya bocor keluar dengan cepat,” ujarnya.

Dari sisi koperasi desa, ia menilai tantangan utama bukan pada besarnya dana, tetapi pada kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola, terutama karena banyak koperasi dibentuk secara cepat dari atas (top-down).

Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan koperasi jenis ini kerap tidak aktif atau hanya berfungsi sebagai saluran distribusi bantuan pemerintah, bukan sebagai entitas ekonomi yang produktif.

“Efek pengganda baru akan kuat jika koperasi tersebut benar-benar menjadi simpul agregasi hasil produksi desa, bukan sekadar agen distribusi pupuk dan sembako,” kata Yusuf.

Baca Juga: Puncak Haji 2026: Skema Makanan Siap Santap Jamin Jemaah

Ia menegaskan ukuran keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transfer fiskal, tetapi dari lamanya uang berputar di ekonomi lokal sebelum keluar kembali ke kota.

“Selama data itu belum terbuka ke publik, klaim multiplier yang kuat lebih layak dipandang sebagai hipotesis kebijakan yang masih harus dibuktikan, bukan fakta ekonomi yang sudah terjadi,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News