Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang 2024 mencapai Rp 11,87 triliun.
Penerimaan tersebut tercatat tumbuh 29% dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar Rp 9,21 triliun.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 8,44 triliun, pajak kripto sebesar Rp 620,4 miliar.
Baca Juga: Ditjen Pajak Catat Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 28,91 Triliun per September 2024
Kemudian, dari pajak fintech (P2P lending) Rp 1,48 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,33 triliun.
Dwi menyampaikan, sampai Desember 2024 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jumlah tersebut termasuk tiga belas penunjukan pemungut PPN PMSE, tiga pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE, dan satu pencabutan pemungut PPN PMSE pada bulan Desember.
Penunjukan di bulan Desember 2024 yaitu Pearson Education Limited, Travian Games GmbH, GetYourGuide Deutschland GmbH, GW Solutions Ltd, Servicios Comerciales Amazon Mexico, S. de R.L. de C.V., 1Global Operations (Netherlands) BV, Wargaming Group Limited, StudeerSnel B.V., JustAnswer LLC, Trello Inc.,, RealtimeBoard Inc., Plugin Boutique Limited, dan Kajabi LLC.
Baca Juga: Ditjen Pajak Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Rp 26,75 triliun per Juli 2024
Pembetulan di bulan Desember 2024 yaitu PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., New York Times Digital LLC, dan LNRS Data Services Limited. Pencabutan di bulan Desember 2024 yaitu Hotels.com, L.P.
“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi mengutip keterangan tertulisnya, Senin (20/1).
Dwi juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
Baca Juga: Ditjen Pajak Kemenkeu Tegaskan Semua Buku Cetak Hingga Digital Bebas PPN
Adapun sejak 2020 hingga 2024, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp 32,32 triliun.
Jumlah tersebut berasal dari pemungutan PPN PMSE sebesar Rp25,35 triliun, pajak kripto sebesar Rp 1,09 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 3,03 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,85 triliun.
Selanjutnya: Blue Lock Rivals Codes Januari 2025, Simak Kode Terbaru dan Cara Redeem di Roblox
Menarik Dibaca: Ini Buah Pantangan untuk Dikonsumsi Penderita Diabetes, Apa Saja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
