Desil 10 Tak Cukup Jadi Patokan Tunggal Penentu Penerima Subsidi

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah warga ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Keluhan tersebut muncul di media sosial Threads setelah warga mengetahui dirinya tercatat dalam desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya tidak tergolong tinggi.

Salah satu unggahan yang ramai menunjukkan seorang pengguna mengaku masuk desil 9 meski hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36, memiliki satu mobil bekas, dan mengaku jarang bepergian.

Pengguna lainnya juga mengaku masuk desil 10 meski rumahnya masih mengontrak dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3  juta per bulan.

Baca Juga: CORE Ungkap Mayoritas Penghuni Desil 10 Masih Kelas Menengah

Menanggapi polemik tersebut, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan desil masih relevan sebagai alat untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan posisi relatif kesejahteraannya.

Namun, menurutnya, desil tidak cukup presisi apabila digunakan sendirian untuk menentukan siapa yang kaya, miskin, maupun masyarakat yang layak atau tidak layak menerima subsidi.

"Menurut saya, 10 desil masih relevan sebagai alat untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan posisi relatif kesejahteraannya, tetapi tidak cukup presisi jika digunakan sendirian untuk menentukan siapa yang kaya, siapa yang miskin, atau siapa yang layak menerima atau tidak menerima subsidi," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Kamis (13/8/2026).

Menurut Ronny, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada metodologi desil, melainkan bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi dasar kebijakan.

Dia menjelaskan, desil 10 mencakup 10% populasi dengan posisi kesejahteraan tertinggi. Namun, kelompok tersebut sangat heterogen karena tidak memiliki batas atas.

"Desil 10 mencakup 10% populasi dengan posisi kesejahteraan tertinggi, tetapi di dalam kelompok itu terdapat heterogenitas yang sangat besar," katanya.

Ronny menyebut, rumah tangga yang berada di batas bawah desil 10 tidak dapat begitu saja disamakan dengan kelompok yang berada di puncak distribusi kekayaan atau pendapatan.

Hal ini lantaran desil merupakan alat klasifikasi relatif, bukan alat untuk mengukur kekayaan secara absolut. Menurut Ronny, jarak ekonomi antara seseorang yang berada di persentil ke-91 dan persentil ke-99 dapat sangat besar meski keduanya sama-sama masuk desil 10.

Desil Jadi Screening Awal

Oleh karena itu, Ronny menilai desil tidak perlu ditinggalkan. Pemerintah tetap dapat menggunakan desil sebagai screening awal karena membutuhkan metode sistematis untuk mengelompokkan rumah tangga.

Namun, untuk kebijakan yang memiliki konsekuensi besar, desil seharusnya hanya menjadi salah satu variabel, bukan satu-satunya dasar penentuan.

"Untuk kebijakan yang konsekuensinya besar, misalnya menentukan siapa yang kehilangan subsidi BBM, desil seharusnya menjadi salah satu variabel, bukan satu-satunya variabel penentu," imbuh Ronny.

Baca Juga: Stok Beras 5,2 Juta Ton, Pemerintah Klaim Siap Hadapi El Nino

Ronny mengatakan data desil dapat dikombinasikan dengan data pendapatan atau pengeluaran, karakteristik rumah tangga, kepemilikan aset, kepemilikan kendaraan, lokasi, hingga pola konsumsi.

Khusus untuk penyaluran subsidi Pertalite, menurutnya, pemerintah bahkan perlu mencocokkan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kendaraan, dan histori transaksi BBM.

Ronny juga mengingatkan adanya sejumlah risiko apabila pemerintah menggunakan desil secara terlalu mekanis dalam menentukan penerima subsidi.

Pertama, inclusion error, yakni kelompok yang sebenarnya mampu tetapi masih memperoleh subsidi. Kedua, exclusion error, yaitu kelompok yang sebenarnya masih membutuhkan tetapi kehilangan subsidi karena masuk kategori yang dianggap mampu.

Selain itu, terdapat risiko cliff effect, ketika seseorang yang posisi ekonominya hanya sedikit berbeda dari batas desil justru mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda.

Menurut Ronny, kritik terhadap desil 10 memiliki dasar apabila desil tersebut diperlakukan sebagai kategori yang menggambarkan seluruh anggotanya sebagai "orang kaya" dengan kondisi ekonomi yang homogen.

Namun, hal tersebut tidak berarti metodologi desil BPS otomatis keliru.

"Desil memang dirancang untuk mengurutkan posisi kesejahteraan relatif, bukan untuk mengatakan bahwa seluruh orang di dalam satu desil mempunyai tingkat kekayaan yang sama," katanya.

Ronny menegaskan, semakin besar konsekuensi suatu kebijakan, semakin tinggi pula tingkat presisi data yang dibutuhkan.

"Untuk pemetaan umum, 10 desil cukup berguna. Tetapi untuk mencabut subsidi seseorang secara individual, 10 desil saja terlalu kasar," imbuh Ronny.

Baca Juga: Standard Chartered Prediksi BI Tetap Hati-hati, Kredit Jadi Penopang Ekonomi

Dengan demikian, menurut Ronny, persoalannya bukan lagi apakah desil masih relevan atau tidak, melainkan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.

Sebagai alat pemetaan sosial-ekonomi, desil masih relevan. Namun, apabila dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang kaya dan siapa yang tidak berhak menerima subsidi, data tersebut dinilai belum cukup.

Pemerintah, kata Ronny, sebaiknya menjadikan desil sebagai titik awal dan memperkayanya dengan data yang lebih granular agar kebijakan subsidi tidak menghasilkan kesalahan sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News