CORE Ungkap Mayoritas Penghuni Desil 10 Masih Kelas Menengah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan hasil pengecekan yang menempatkan mereka pada desil 9 atau 10, meski kondisi ekonomi yang dijalani dinilai belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Keluhan tersebut ramai disampaikan melalui media sosial Threads. Salah satu pengguna mengaku masuk desil 9 meski hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36, memiliki satu mobil bekas, dan mengaku jarang bepergian.

Pengguna lainnya juga mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp 3 juta per bulan.

Menanggapi polemik tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan pada penggunaan desil sebagai penanda kelas ekonomi.

Menurut Yusuf, desil pada dasarnya merupakan alat pemeringkatan. Penduduk diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup 10% penduduk.

Baca Juga: Stok Beras 5,2 Juta Ton, Pemerintah Klaim Siap Hadapi El Nino

"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp 3,03 juta per kapita per bulan. Namun, angka tersebut dapat mencapai sekitar Rp 133 juta sehingga rentangnya mencapai sekitar 44 kali lipat.

Dari sekitar 22,06 juta orang yang berada di desil 10, Yusuf menyebut hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4% yang masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp 9,91 juta per kapita per bulan.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.

Karena itu, Yusuf menilai desil tetap relevan apabila digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Desil dinilai cukup efektif untuk melihat posisi relatif penduduk dalam distribusi ekonomi, terutama dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat di lapisan bawah.

Sebaliknya, penggunaan desil 9 dan 10 secara langsung sebagai penanda kelompok kaya dinilai berisiko menimbulkan persoalan. Yusuf mengatakan, penentuan kelas ekonomi seharusnya menggunakan klasifikasi berdasarkan ambang pengeluaran absolut.

Baca Juga: Cadangan Emas Capai 3.600 Ton, Produksi Semester I-2026 Baru Tembus 17 Ton

Dengan pendekatan tersebut, Yusuf menyebut kelas atas Indonesia hanya sekitar 0,42% dari total penduduk.

Desil DTSEN bukan penanda kelas kaya

Yusuf juga menyoroti sumber data yang digunakan pemerintah. Menurutnya, desil yang digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan dan kini dibicarakan dalam konteks pembatasan Pertalite berasal dari DTSEN, bukan secara langsung dari Susenas.

Ia menjelaskan DTSEN dirancang terutama untuk mengidentifikasi kelompok bawah melalui pendekatan proxy means testing. Oleh sebab itu, ketika instrumen tersebut digunakan untuk menyaring kelompok atas, potensi persoalan akurasi dapat muncul.

"Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya," kata Yusuf.

Menurut dia, apabila desil 9 dan 10 dijadikan dasar pembatasan Pertalite, terdapat risiko sekitar 42,9 juta orang yang sebagian besar masih berada di kelas menengah ikut kehilangan akses. Sementara itu, kelompok yang benar-benar masuk kategori kelas atas hanya sekitar 1,19 juta orang.

Selain persoalan cakupan, Yusuf melihat adanya masalah ketika batas desil digunakan sebagai dasar perlakuan kebijakan. Warga yang berada tepat di bawah dan tepat di atas batas desil dapat memiliki kondisi ekonomi yang relatif sama, tetapi berpotensi mendapatkan perlakuan berbeda terkait subsidi.

Ia juga mengingatkan bahwa posisi seseorang dalam desil tidak bersifat permanen. Perubahan pendapatan, komposisi rumah tangga, maupun perubahan posisi relatif terhadap penduduk lainnya dapat membuat seseorang berpindah dari satu desil ke desil lainnya.

Faktor perbedaan biaya hidup antarwilayah juga perlu menjadi pertimbangan. Menurut Yusuf, ukuran pengeluaran per kapita belum tentu dapat menggambarkan struktur kebutuhan setiap keluarga secara utuh.

"Jadi saya tidak melihat masalahnya ada pada BPS. BPS memang menghasilkan ukuran sesuai fungsi statistiknya. Masalahnya muncul ketika desil diperlakukan sebagai label sosial," kata Yusuf.

Baca Juga: Pasar Menunggu Peta dari Nota Keuangan APBN 2027 yang Dibacakan Presiden Besok

Ia menegaskan, desil pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai posisi seseorang dalam distribusi penduduk, bukan secara langsung menentukan kemampuan ekonomi seseorang untuk membeli BBM nonsubsidi.

Pembatasan Pertalite perlu indikator tambahan

Untuk membuat kebijakan pembatasan subsidi lebih tepat sasaran, Yusuf menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan desil.

Sejumlah informasi lain, seperti jenis dan usia kendaraan, kapasitas mesin, daya listrik, serta nilai objek pajak, menurut dia dapat dikombinasikan dengan data sosial ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyaring kelompok berdasarkan indikator yang lebih mencerminkan kapasitas ekonomi, bukan semata-mata karena seseorang berada di desil 9 atau 10.

"Dengan begitu, yang disaring bukan sekadar orang yang kebetulan berada di desil 9 atau 10, tetapi benar-benar kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi. Ini akan jauh lebih adil dan secara kebijakan juga lebih defensible," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News