/2016/03/30/1551769758.jpg "Defisit APBN Berpotensi Bengkak Jadi 5%–6% PDB Jika Harga Minyak US$ 150 per Barel")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Bahas Peningkatan Hubungan Perdagangan KONTAN.CO.ID—JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi menekan ketahanan fiskal Indonesia. Jika harga minyak naik tajam hingga US$ 150 per barel, defisit APBN diperkirakan dapat melebar hingga 5%–6% dari produk domestik bruto (PDB).
Ekonom Senior Indef Didin S. Damanhuri menjelaskan, dinamika geopolitik global kini memasuki fase krusial akibat kebijakan proteksionisme ekstrem Amerika Serikat dan eskalasi militer di Timur Tengah.
Menurutnya, strategi Make America Great Again di bawah kepemimpinan Donald Trump dinilai sebagai bentuk neo-kolonialisme modern yang menggunakan instrumen ekonomi, seperti tarif tinggi, sebagai senjata geopolitik.
Baca Juga: KPK Gencar OTT Kepala Daerah, Bupati Cilacap Tersangka Terbaru Kasus Setoran OPD
Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berisiko mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz.
"Ketegangan ini mencapai titik kritis seiring konflik AS-Israel dengan Iran yang berisiko melumpuhkan jalur energi strategis di Selat Hormuz dan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia secara drastis," jelas Didin, dikutip Minggu (15/3/2026).
Menurut Didin, kenaikan harga minyak global akan berdampak langsung pada Indonesia melalui peningkatan Indonesian Crude Price (ICP). Kondisi ini berpotensi memperbesar beban subsidi energi dalam APBN serta mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Dalam analisisnya, Didin memaparkan beberapa skenario dampak harga minyak terhadap fiskal Indonesia. Pada skenario pertama, jika konflik dapat segera mereda, harga minyak diperkirakan berada di sekitar US$ 100 per barel dengan potensi defisit APBN sekitar 4% dari PDB.
Namun, jika konflik berlangsung sekitar 1,5 bulan, harga minyak dapat melonjak hingga US$ 150 per barel. Dalam kondisi ini, defisit APBN berpotensi meningkat ke kisaran 5% hingga 6% dari PDB akibat meningkatnya beban subsidi energi.
Sementara itu, pada skenario terburuk jika konflik berkepanjangan, defisit bisa tembus di atas 6% dari PDB jika harga minyak melonjak mencapai US$ 180 hingga US$ 200 per barel.
"Pada skenario terburuk jika konflik berkepanjangan, harga minyak bisa menyentuh US$ 180– US$ 200 per barel, yang berpotensi membengkakkan subsidi energi hingga Rp 884 triliun dan menyebabkan defisit APBN melonjak di atas 6% dari PDB," jelas Didin.
Didin menekankan pentingnya pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit maksimal 3% guna menjaga kepercayaan pasar keuangan serta lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan MSCI (Morgan Stanley Capital International)
Ia juga menyarankan pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat pelibatan UMKM dan koperasi desa dalam rantai pasok pangan guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
