/2026/01/15/1873532913.jpg "Ada Ketidapastian Kebijakan, OECD Ramal Ekonomi Indonesia Hanya 4,7% di 2026")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,7% pada 2026 sebelum kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.
Perlambatan tersebut dipicu oleh kenaikan biaya energi global, ketidakpastian kebijakan, serta melemahnya pasar tenaga kerja yang menekan konsumsi dan investasi.
Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, OECD menilai perekonomian Indonesia memasuki tahun ini dengan fondasi yang cukup kuat.
Produk domestik bruto (PDB) riil pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh 5,6% secara tahunan, ditopang oleh permintaan domestik yang solid dan lonjakan belanja pemerintah.
Baca Juga: Purbaya Ubah Skema Penilaian Kinerja Pegawai Pajak, Klaim Lebih Fair
Namun, sejumlah indikator terbaru menunjukkan momentum ekonomi mulai melemah.
Penjualan ritel tercatat turun 1,9% pada April dan kepercayaan konsumen juga mengalami penurunan seiring melemahnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja.
OECD memperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga energi serta ketidakpastian kebijakan.
"Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan akan menekan konsumsi serta investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja," tulis OECD dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (7/6/2026).
Di sisi lain, kontribusi ekspor bersih diproyeksikan netral terhadap pertumbuhan karena perlambatan permintaan global terhadap sejumlah komoditas utama Indonesia diperkirakan diimbangi oleh pelemahan impor akibat moderasi permintaan domestik.
Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan, inflasi Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 3,4% pada 2026.
Baca Juga: PHK Capai 23.470 Pekerja hingga Mei, Kemnaker Siapkan Inspeksi ke Kawasan Industri
OECD menyebut kenaikan harga energi global akan mulai merambat ke harga domestik, meskipun dampaknya sebagian tertahan oleh kebijakan pemerintah yang masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.
OECD juga memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2026 karena kebijakan penahanan harga BBM membantu menjaga tekanan inflasi.
Sementara itu, kebijakan fiskal diproyeksikan tetap ekspansif melalui peningkatan belanja subsidi energi dan program makan bergizi gratis, meski sebagian dikompensasi oleh kenaikan pajak dan penghematan belanja di sektor lain.
Meski demikian, OECD mengingatkan risiko terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cenderung ke bawah.
Gangguan berkepanjangan di pasar energi internasional berpotensi memaksa pembatasan pasokan energi yang dapat menekan konsumsi dan produksi industri.
Selain itu, arus keluar modal yang berlanjut akibat ketidakpastian global maupun domestik berisiko menekan nilai tukar rupiah dan memperbesar tekanan inflasi melalui kenaikan biaya impor.
Baca Juga: BI Disarankan Naikkan Spread SRBI hingga 275 Bps Jika Rupiah Terus Tertekan
Di sisi positif, OECD menilai percepatan implementasi Danantara sebagai badan pengelola investasi negara dapat menjadi katalis pertumbuhan apabila mampu menarik investasi swasta dan mempercepat realisasi proyek infrastruktur serta hilirisasi industri.
OECD juga mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta memperkuat tata kelola investasi publik untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
