/2026/01/06/51376229.jpg "Jumlah PHK Naik 8.045 Orang dalam Sebulan, Sinyal Industri Masuk Fase Tekanan Baru?")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terlihat semakin nyata.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 23.470 orang periode Januari - Mei 2026.
Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut meningkat 8.045 orang dibandingkan April 2026 yang sebanyak 15.425 pekerja.
Ekonom dan Manajer Riset Strategis Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai lonjakan PHK dalam satu bulan terakhir perlu dicermati karena menunjukkan tekanan terhadap sektor usaha semakin besar.
"Angka PHK yang mencapai lebih dari 23.000 orang dalam lima bulan pertama tahun ini perlu dibaca bukan hanya dari besarnya jumlah, tetapi juga dari kecepatannya. Hanya dalam satu bulan jumlah PHK bertambah 8.045 orang. Kenaikan yang sangat tajam dalam waktu singkat ini menunjukkan tekanan terhadap sektor usaha telah memasuki fase baru," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Potensi Meningkatnya Jumlah PHK di Industri Kretek Terdampak Aturan Baru
Menurut Yusuf, jika sebelumnya perusahaan masih berupaya menahan kenaikan biaya produksi melalui penurunan margin keuntungan, kini sebagian pelaku usaha mulai mengambil langkah yang lebih ekstrem dengan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Ia menilai tekanan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi global hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku.
Meski demikian, Yusuf menilai gelombang PHK yang terjadi saat ini lebih mencerminkan kerentanan struktural sektor industri dibandingkan dampak langsung dari pelemahan ekonomi domestik.
"Konflik di kawasan Iran dan gangguan distribusi melalui Selat Hormuz memang mendorong kenaikan biaya logistik dan bahan baku. Namun guncangan global ini sebenarnya menghantam struktur industri yang sudah lama rentan," katanya.
Menurut dia, hubungan antara pelemahan rupiah dan PHK terjadi secara bertahap. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor bahan baku meningkat sehingga mendorong kenaikan biaya produksi.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung menahan kenaikan harga jual agar tidak kehilangan pasar.
Baca Juga: SSG Perkuat Standar Keamanan Industri Membantu Ketahanan Bisnis
Namun ketika kemampuan menanggung biaya tambahan semakin terbatas, perusahaan mulai mengurangi produksi dan melakukan efisiensi tenaga kerja.
"Dengan kata lain, gelombang PHK yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh tekanan biaya daripada penurunan permintaan," ujarnya.
Yusuf mengingatkan bahwa risiko berikutnya justru berasal dari pelemahan daya beli masyarakat.
Ia menilai upah riil yang dalam beberapa periode terakhir tumbuh negatif menunjukkan kemampuan belanja masyarakat telah tertekan bahkan sebelum muncul berbagai gejolak eksternal.
Apabila kenaikan biaya produksi akhirnya diteruskan ke harga barang, daya beli berpotensi melemah lebih dalam dan menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jika hal itu terjadi, konsumsi rumah tangga akan melemah dan dapat memicu gelombang PHK berikutnya yang berasal dari sisi permintaan," jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf memperkirakan dampak lanjutan dari tren PHK tidak selalu tercermin pada lonjakan tingkat pengangguran terbuka. Sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan formal kemungkinan akan beralih ke sektor informal.
Akibatnya, tantangan yang muncul bukan hanya meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga memburuknya kualitas pekerjaan, menurunnya pendapatan pekerja, dan melemahnya perlindungan tenaga kerja.
Untuk meredam risiko tersebut, Yusuf mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketenagakerjaan guna mendeteksi potensi PHK sejak awal.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada dunia usaha melalui bantuan modal kerja, restrukturisasi utang, subsidi input strategis, relaksasi bea masuk bahan baku, serta percepatan restitusi pajak.
Di sisi lain, ia menilai akar persoalan terletak pada tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor.
Karena itu, agenda jangka menengah pemerintah perlu diarahkan pada penguatan industri hulu, substitusi impor, diversifikasi sumber pasokan, serta peningkatan investasi pada sektor-sektor yang rentan terhadap gejolak global seperti tekstil, petrokimia, besi, dan baja.
"Selama struktur industri domestik masih bergantung pada input impor, setiap gejolak global akan mudah berubah menjadi tekanan biaya yang berujung pada PHK," pungkas Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
