Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi sosial. Reformasi sosial tersebut berupa mendesain ulang sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial dan ketahanan bencana.
Suharso menyebut saat ini ketahanan bencana di Indonesia sendiri baru mencakup bencana alam. Belajar dari adanya pandemi virus korona (Covid-19) maka pada tahun 2021 perlu adanya sistem ketahanan bencana non alam, guna mengantisipasi jika kejadian berulang.
Baca Juga: BNPB: Ada potensi 448 WNI dan 9.627 ABK kembali ke Indonesia
Mendesain ulang sistem ketahanan bencana berupa peningkatan kesiapsiagaan di masa pra bencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat. Terutama dalam sistem logistik, manajemen bencana, investasi terhadap pengurangan resiko dan lainnya ingin diperkuat pemerintah lebih lagi.
Melihat adanya desain ulang sistem ketahanan bencana yang akan memasukkan bencana non alam maka perlu juga mendesain ulang sistem kesehatan nasional. Suharso menyoroti perlu adanya perbaikan di puskesmas sebagai ujung sistem kesehatan nasional yang ada di masyarakat.
"Hari ini ini titipan saya kepada seluruh Bappeda di Indonesia tolong diperhatikan dengan baik itu Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan sayang sekali hanya 33% Puskesmas yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia," jelas Suharso saat Rakor Pembangunan Pusat 2020 yang dilakukan secara virtual pada Selasa (12/8).
Baca Juga: Pengamat: Keputusan pemerintah tidak menurunkan harga BBM kurang tepat
Suharso juga menyebut 94% alat kesehatan dan laboratorium sendiri di Indonesia masih dipenuhi oleh impor. Oleh karenanya pemerintah mendorong untuk industri farmasi dan industri kesehatan agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
