CORE: Usulan Langkah Strategis Pemerintah dalam Memaksimalkan Kesepakatan dengan AS

Reporter: Indra Khairuman | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sudah mencapai kesepakatan awal yang akan menjadi landasan untuk perundingnan lebih lanjut, dengan fokus pada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan posisi dalam negosiasi dan pelaksanaan kesepakatan itu.

Tim Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Kontan pada Senin (11/8/2025), memberikan beberapa usulan strategis untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi. Tim CORE menyatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kembali kewajiban penghapusan Non-Tariff Measures (NTMs).

Tim CORE menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional, penerapan NTMs merupakan praktik yang normal dan sah sebagai instrumen kebijakan domestik untuk melindungi kesehatan masyarakat, keamanan pangan, serta nilai sosial-keagamaan.

Mereka juga menegaskan bahwa NTMs yang diterapkan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip WTO yang berbasis sains, tidak diskriminatif, serta proporsional. Tim CORE mendorong dilakukannya harmonisasi standar dan mutual recognition dengan mitra dagang.

Menurut tim CORE, negosiasi seharusnya difokuskan untuk mendapatkan kompensasi berupa investasi yang memperkuat kepentingan nasional. Mereka menilai bahwa pendekatan ini lebih strategis dibanding hanya menawar penurunan tarif ekspor atau mengandalkan renegosiasi kewajiban dagang yang sering kali hanya memberi keuntungan jangka pendek.

Tim CORE menekankan bahwa model negosiasi berbasis investasi memungkinkan Indonesia untuk menuntut syarat-syarat yang berpihak bagi penguatan struktur industri nasional. Mereka menilai kewajiban penggunaan komponen lokal (TKDN) serta pelatihan untuk tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

Mereka mengingatkan bahwa penghapusan TKDN justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang karena investasi yang masuk bisa terjadi tanpa kontribusi nyata terhadap basis produksi domestik.

Selain itu, tim CORE menilai perlu adanya fokus pada swasembada pangan dan menjaga ekosistem pertanian lokal. Mereka menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, diperlukan kebijakan fiskal untuk melindungi pasar petani dari serangan impor, khususnya kedelai dan jagung dari AS.

Tim CORE memandang langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan distribusi komoditas jagung dan kedelai, mengidentifikasi sentra produksi, dan wilayah penyerap utama agar konsumen tidak beralih ke produk impor. Mereka juga menilai perlunya menciptakan captive market bagi produk lokal melalui pengalokasian anggaran untuk swasembada pangan.

Untuk jangka menengah dan panjang, tim CORE mendorong pemerintah merevitalisasi pusat pengembangan benih di berbagai daerah dengan tujuan menghasilkan bibit unggul untuk 15 juta petani tanaman pangan.

Tim CORE mengingatkan juga pentingnya menyiapkan kebijakan strategis untuk kompensasi diplomatik. Mereka menilai bahwa pemberian preferensi tarif oleh Indonesia kepada AS berpotensi memicu tuntutan atas pelanggaran prinsip Most-Favored Nation (MFN) dari negara mitra dagang lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka menyarankan pemerintah menyiapkan kompensasi non-tarif berupa insentif strategis.

Di akhir, tim CORE merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan program bantuan yang fokus pada sektor ekspor manufaktur yang paling rentan. Langkah praktis yang mereka sarankan meliputi perluasan akses kredit lunak lewat bank BUMN dan percepatan program diversifikasi pasar.

Indikator utama yang mereka sarankan untuk dipantau meliputi volume ekspor ke AS per sektor, tingkat utilisasi kapasitas industri, dan volume impor dari negara yang melakukan trade diversion.