Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kesepakatan ini akan menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang bakal disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengungkapkan, pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun, sedangkan belanja negara dipatok pada rentang Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 706 triliun.
"Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Baca Juga: Banggar DPR Proyeksikan Belanja Negara 2026 Naik jadi Rp 3.820 Triliun
Postur tersebut lebih besar dibanding prognosis APBN 2025 yang memperkirakan pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun, dan hibah Rp 1 triliun.
Sementara belanja negara 2025 diperkirakan Rp 3.527,5 triliun, sehingga defisit mencapai Rp662 triliun atau 2,78% PDB.
Said menilai target RAPBN 2026 cukup menantang, terutama di tengah ketidakpastian global. Dunia usaha internasional tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang berdampak luas ke berbagai negara, ditambah konflik geopolitik yang belum mereda.
Di dalam negeri, pemulihan daya beli masyarakat belum sepenuhnya tuntas, tercermin dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga harus mengantisipasi hilangnya sekitar Rp80 triliun penerimaan PNBP dari dividen BUMN pasca revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.
Meski demikian, RAPBN 2026 diharapkan menjadi modal untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ekspor tetap ekspansif. Pemerintah dan pelaku usaha didorong untuk mencari pasar baru agar tidak terlalu bergantung pada negara tujuan ekspor tradisional.
Baca Juga: Panja Banggar DPR Usulkan Hapus Kompensasi Listrik 3.500 VA ke Atas di Tahun 2026
Said menekankan bahwa RAPBN 2026 merupakan milestone penting bagi program strategis pemerintahan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ia menyebut, program ini krusial mengingat 54% angkatan kerja Indonesia masih lulusan SMP ke bawah.
"Program-program tersebut penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri," katanya.
Baca Juga: Banggar DPR RI dan Pemerintah Sepakati 8 Prioritas Anggaran Nasional di 2026
Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa investasi pemerintah melalui APBN saja tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan.
Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek strategis yang memungkinkan secara teknis.
"Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan," pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Nota Keuangan, Banggar DPR RI Sebut Postur RAPBN 2026 Sangat Menantang
Selanjutnya: Pelajaran Sukses dari Jensen Huang, Karakter Lebih Penting dari Kecerdasan
Menarik Dibaca: 9 Tanda-Tanda Gula Darah Terlalu Tinggi Menurut Ahli, Perhatikan ya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
