kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

CORE: Defisit APBN berpotensi melebar ke level 2%-2,1% dari PDB


Kamis, 08 Agustus 2019 / 18:54 WIB
CORE: Defisit APBN berpotensi melebar ke level 2%-2,1% dari PDB


Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan dalam prognosisnya memproyeksi defisit APBN 2019 akan mencapai Rp 310,8 triliun atau 1,93% dari produk domestik bruto (PDB). 

Perkiraan tersebut lebih besar dari target defisit yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 296 triliun atau 1,84% dari PDB. 

Baca Juga: Penerimaan negara diprediksi menciut akibat pertumbuhan ekonomi lesu

Hal ini sejalan dengan perkiraan realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir tahun yang diproyeksikan sebesar Rp 2.030,8 triliun atau hanya 93,8% dari targetnya dalam APBN.

Penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi (outlook) hanya sebesar Rp 1.643,1 triliun. Artinya, ada shortfall sebesar Rp 143 triliun dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2019 yaitu Rp 1.786,4 triliun.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi, defisit APBN 2019 berpotensi lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah, yaitu 2% - 2,1% dari PDB. 

Baca Juga: Pemerintah tambah utang sebesar US$ 2 miliar, setara Rp 28 triliun hingga Juli

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, ada beberapa alasan di balik prediksi tersebut. Di antaranya, penerimaan pajak diprediksi akan mengalami shortfall yang lebih besar dari outlook pemerintah

“Dua alasan penerimaan pajak akan lebih rendah, yaitu pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang realisasinya lebih rendah seperti harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah,” ujar Rendy, Kamis (8/8). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan PDB dari sektor manufaktur hanya 3,54% atau lebih rendah dari kuartal pertama yang sebesar 3,86%.

Baca Juga: Jejak Cosmas Batubara dalam kebijakan pembangunan rumah rakyat




TERBARU

[X]
×