| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.009.000 -2.000 -0,10%
USD/IDR 16.440 10,00 0,06%
IDX 7.802 65,52 0,85%
KOMPAS100 1.089 10,48 0,97%
LQ45 793 4,55 0,58%
ISSI 266 4,02 1,53%
IDX30 411 2,13 0,52%
IDXHIDIV20 477 2,24 0,47%
IDX80 120 1,29 1,08%
IDXV30 131 2,92 2,28%
IDXQ30 132 0,22 0,17%

Burden Sharing Berlanjut, BI Sudah Borong SBN Rp 200 Triliun

Selasa, 02 September 2025 / 14:52 WIB

ILUSTRASI. BI sudah memborong SBN sebesar Rp 200 triliun hingga Senin (1/9/2025), sebagian untuk membantu pembiayaan program pemerintah.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Skema burden sharing yakni kebijakan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk berbagi beban dalam pembiayaan dilakukan tahun ini.

Sebagaimana diketahui, skema burden sharing pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Skema pembiayaan tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, skema burden sharing tahun ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan berbagai program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perry mencatat, hingga Senin (1/9/2025) BI sudah memborong surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 200 triliun.

Pembelian SBN ini kata Perry, tidak hanya digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas, tetapi juga untuk membantu pembiayaan program pemerintah.

“Kami update, sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp 200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” tutur Perry dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Ia memerinci, sebagian dana SBN ini akan digunakan untuk mendanai program-program ekonomi kerakyatan Asta Cita seperti program perumahan rakyat yang ditargetkan 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, serta inisiatif lain dalam program prioritas.

“Dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan, dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan ini,” jelasnya.