BPK: Penempatan dan perlindungan TKI belum optimal

Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak efektif. Hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan lembaga auditor negara tersebut pada semester kedua tahun lalu.

Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, penyebab tidak efektifnya penempatan dan perlindungan TKI karena kompleksitas masalah. Diantaranya, tidak ada kebijakan yang mendukung penuh penempatan TKI di luar negeri. "Tidak ada kebijakan yang komprehensif dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI," katanya, Selasa (5/4).

Karena itu, BPK merekomendasikan pemerintah mengevaluasi seluruh peraturan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI. Hadi mengatakan, pemerintah harus segera melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara yang belum memiliki peraturan, perlindungan TKI atau perjanjian tertulis (MOU) dengan Indonesia.

Asal tahu saja, BPK telah memeriksa laporan kinerja 147 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan itu terdiri dari 46 yang berada di lingkungan pemerintha pusat, 89 pemerintah daerah, tiga Badan Usaha Milik Negara dan sembilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Salah satunya mengenai kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah siapkan Rp 128 miliar untuk pulangkan TKI bermasalah

Nasional

Pemerintah banding atas putusan bebas majikan Sumiati

Nasional

Pemerintah ingin kirim lebih banyak TKI formal

Nasional

Pemerintah klaim selamatkan 147 TKI dari hukuman gantung

Nasional

Muhaimin: Biar ada bukti, gaji TKI dibayar lewat bank