Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis energi mengancam karena rantai pasok global terganggu akibat perang Rusia dan Ukraina.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai krisis energi memiliki dampak negatif dan positif bagi Indonesia. Dampak negatifnya adalah mendorong terjadinya kenaikan harga-harga komoditas termasuk harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan juga tarif dasar listrik (TDL).
"Jadi penyesuaian harga untuk jenis yang non subsidi itu diperkirakan terus melakukan price adjusment. Dan ini mengakibatkan tekanan khususnya pada kelas menengah," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (28/7).
Sementara itu, subsidi energi juga diperkirakan akan semakin melebar. Hitungan Bhima, ketika minyak mentah ICP di atas US$ 110 per barel, maka anggaran untuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 700 triliun pun tidak akan cukup sampai di akhir tahun.
Baca Juga: BKF Menilai Subsidi Energi Belum Melindungi Masyarakat Miskin
Seperti yang diketahui, pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 520 triliun untuk di tahun 2022. Namun, menurut perkiraan Bhima, anggaran tersebut akan semakin melebar.
"Sekarang sudah dialokasikan Rp 520 triliun, tapi diperkirakan masih akan melebar," kata Bhima.
Bhima mengatakan, apabila krisis energi benar-benar terjadi, maka hal tersebut juga akan berdampak kepada neraca perdagangan. Hal ini dikarenakan sepanjang Januari hingga Juni 2022 defisit migas sudah membengkak dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, jika krisis energi terjadi, maka dikhawatirkan permintaan barang untuk barang jadi dan barang konsumsi yang berasal dari Indonesia untuk tujuan Eropa atau Amerika bisa terganggu. Sehingga kinerja ekspor Indonesia untuk industri manufakturnya bisa terganggu.
"Ini juga mungkin berisiko terhadap pertumbuhan manufaktur di dalam negeri," tutur Bhima.
Namun sisi positifnya, Bhima melihat, krisis energi yang terjadi maka windfall dari penerimaan pajak masih bisa diandalkan sampai akhir tahun ini. Sehingga apabila krisis energi dan perang Rusia dan Ukraina berlanjut, maka substitusi dari harga komoditas seperti batu bara dan barang tambang lainnya juga akan diuntungkan. Namun lagi-lagi, apabila krisis energi berubah menjadi resesi ekonomi, maka koreksi pada harga komoditas pun juga akan terjadi.
"Jadi ini tidak bisa disembuhkan dengan stabilisasi moneter, karena masalahnya ada pada cost push infalation. Mau dijinakkan pakai tingkat suku bunga, mau setinggi apa tingkat suku bunganya. Jadi artinya kita harus mempersiapkan diri," katanya.
Oleh karena itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan berbagai mitigasi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan untuk subsidi BBM seperti kebocoran di solar, mengingat solar digunakan untuk kendaraan angkutan dan jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, sehingga pengawasan untuk solar subsidi harusnya lebih mudah untuk dilakukan.
Selain itu, Bhima juga menyarankan pemerintah untuk segara bertransisi ke energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan energi fosil saja.
"Kita harus mendorong transisi ke energi berkelanjutan, mau nggak mau, karena kalau fluktuasi harga minyak mentah terus terjadi, apalagi word skenarionya tembus di atas US$ 200 per barel. Ini kita akan begini terus, ketidakpastian ekonomi fiskal dan moneternya terlalu tinggi," imbuhnya.
Baca Juga: Ini Dampaknya Bila Pemerintah Cabut Subsidi Energi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
