Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian subsidi energi ditengarai salah sasaran karena justru banyak dinikmati orang kaya. Namun, bila pemerintah melepas subsidi energi juga akan memberikan konsekuensi pada peningkatan inflasi dan berdampak pada masyarakat rentan dan miskin.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebutkan sejumlah dampak apabila pemerintah mencabut atau mengurangi subsidi energi sebagai respons dari krisis energi.
Menurutnya, konsekuensi dari pencabutan subsidi energi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, sektor transportasi yang juga pengguna seperti Pertalite juga terganggu.
" Yang tadinya Pertalite, katakanlah di harga Rp 7.500, tiba-tiba misalnya diangka keekonomiannya katakanlah dua kali lipatnya, maka ini akan cenderung berpengaruh terhadap sektor pengguna dari minyak tadi, salah satunya transportasi," ujar Rizal dalam acara Diskusi Publik Indef 2022 : Krisis Energi dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional," Kamis (28/7).
Baca Juga: Harga Minyak Bisa ke Level US$ 200, Indonesia Bersiap Hadapi Kondisi Ekonomi Terburuk
Selain itu, konsumsi rumah tangga juga akan turun dan kinerja investasi juga akan berdampak. Sehingga jika pencabutan subsidi energi tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan antisipasif, maka hal tersebut akan mendorong meningkatnya inflasi, ekspor juga akan negatif dan volume impor akan positif.
"Maknanya adalah bahwa krisis energi dengan melalui pencabutan subsidi atau pengurangan subsidi energi, maka konsekuensinya secara ekonomi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, konsumsinya juga akan tergerus," tutur Rizal.
Sehingga dalam kondisi saat ini, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang paling efektif di tengah kondisi tekanan fiskal dan meningkatnya angka inflasi.
Rizal melanjutkan, jika dilihat per sektor, industri pengolahan dan jasa akan turun signifikan. Sehingga sebagai exit strategy terhadap kebijakan krisis energi, maka pemerintah harus tetap mengompensasi dan memberikan subsidi, namun khusus subsidi bagi produksi.
"Karena inflasi ini ternyata didorong oleh supply side atau cost push inflation. Kalau bicara cost push inflation, maka kenaikan harga ini juga akan mendorong lagi, karena biaya input akan semakin tinggi. Satu hal lagi yang mesti dilakukan, kalau pun diberikan subsidi, mesti tepat sasaran," kata Rizal.
Baca Juga: BKF Menilai Subsidi Energi Belum Melindungi Masyarakat Miskin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
