Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai memberikan sinyal positif bagi kesinambungan dan kredibilitas kebijakan moneter.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) mengenai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur BI adalah Destry Damayanti sebagai calon tunggal.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, Destry memiliki pengalaman yang cukup lengkap untuk memimpin bank sentral. Selain pernah berkarier sebagai ekonom di sektor keuangan dan menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry juga telah sekitar tujuh tahun berada di jajaran Dewan Gubernur BI sebagai Deputi Gubernur Senior.
Baca Juga: Tantangan Destry Jika Jadi Gubernur BI, Hadapi Perubahan Struktur Ekonomi Global
“Saya melihat beliau memiliki kombinasi pengalaman yang lengkap,” tutur Faiz dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Menurut Faiz, pengalaman tersebut menjadi modal penting mengingat tugas Gubernur BI tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai teori moneter, tetapi juga kemampuan membaca pasar, menjaga komunikasi kebijakan, serta mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi tekanan.
Meski demikian, menurutnya, tantangan pertama Destry justru bukan berada pada aspek teknis, melainkan bagaimana menjaga independensi kebijakan moneter.
Pasar akan melihat apakah kebijakan BI di bawah kepemimpinan Destry tetap berlandaskan data dan mandat menjaga stabilitas rupiah, atau justru muncul persepsi bahwa kebijakan moneter terlalu akomodatif terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi maupun fiskal pemerintah.
Irman menilai, persepsi pasar menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, keputusan-keputusan awal Destry sebagai Gubernur BI serta komunikasi kebijakan kepada pasar akan menjadi penentu.
Ia menekankan, sinergi antara BI dan pemerintah tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun, sinergi tersebut tidak boleh diartikan sebagai berkurangnya independensi bank sentral.
Baca Juga: Mulai 17-8-2026, Balik Nama Sertifikat Tanah Selesai 10 Hari, Ini Cara & Biayanya
“Dari berbagai tantangan yang ada, menurut saya stabilitas rupiah menjadi tantangan paling mendesak, meskipun tentu tidak bisa dipisahkan dari inflasi dan pertumbuhan,” ungkapnya.
Menurutnya, stabilitas rupiah tidak dapat dipisahkan dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, inflasi domestik masih relatif terkendali. Namun, tekanan terhadap rupiah justru banyak berasal dari faktor eksternal, seperti suku bunga global yang masih tinggi, penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, hingga kebutuhan menjaga daya tarik aset dalam denominasi rupiah.
Rupiah juga menjadi salah satu jalur transmisi inflasi. Pelemahan rupiah yang terlalu dalam dan berlangsung persisten berpotensi meningkatkan *imported inflation*. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempersempit ruang BI untuk menjaga inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Faiz menilai BI perlu mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama atau bahkan menaikkan suku bunga apabila tekanan terhadap rupiah kembali meningkat secara fundamental dan persisten.
Menurutnya, memang kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut Faiz biaya ekonomi akibat hilangnya kredibilitas kebijakan dan pelemahan rupiah yang tidak terkendali dapat jauh lebih besar.
Ia menilai BI perlu membedakan antara pelemahan rupiah yang bersifat sementara dengan tekanan yang berasal dari faktor fundamental.
BI tidak harus merespons setiap pelemahan rupiah dengan kenaikan suku bunga. Namun, apabila tekanan tersebut mulai mengubah ekspektasi inflasi, mendorong arus keluar modal secara persisten, atau mengganggu stabilitas makroekonomi, stabilitas perlu menjadi prioritas.
Dalam kondisi tersebut, ia melihat arah kebijakan suku bunga BI saat ini masih cenderung menuju higher for longer.
Lebih lanjut, di tengah inflasi yang relatif terkendali tetapi tekanan eksternal yang masih tinggi, Irman menilai ruang pelonggaran moneter saat ini relatif terbatas.
Menurutnya, BI perlu mengoptimalkan instrumen non-suku bunga sebagai lini pertahanan pertama. Instrumen tersebut antara lain intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar Surat Berharga Negara (SBN), pengelolaan likuiditas melalui instrumen moneter, pendalaman pasar valuta asing, hingga pemberian insentif untuk menarik aliran modal asing.
Kebijakan makroprudensial juga dapat diarahkan untuk tetap menopang penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan suku bunga dapat lebih difokuskan pada upaya menjaga stabilitas.
Meski demikian, Faiz mengingatkan bahwa instrumen-instrumen tersebut bersifat komplementer dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran suku bunga.
Jika tekanan terhadap rupiah bersifat fundamental dan berlangsung berkepanjangan, tingkat suku bunga pada akhirnya harus tetap cukup menarik untuk mengompensasi risiko investor dalam memegang aset rupiah.
Karena itu, ia berharap Gubernur BI yang baru memiliki tiga karakter utama, yakni kredibel, independen, dan tegas dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan Gubernur BI yang mampu menjaga independensi institusi dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer dalam jangka pendek, tetapi diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
“Tantangannya sekarang adalah membuktikan kepada pasar bahwa di tengah transisi kepemimpinan, fungsi reaksi BI tidak berubah dimana keputusan tetap berbasis data, forward-looking, dan menempatkan stabilitas rupiah serta inflasi sebagai jangkar utama kebijakan,” tandansya.
Baca Juga: Kebutuhan Pembiayaan Tembus Rp 9.200 Triliun, Pemerintah Cari Dana via Pasar Modal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
