/2025/02/18/1000171438.jpg "Belanja Pogram Prioritas Tembus Rp 752,7 Triliun Hingga November 2025")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenku) mencatat realisasi belanja program-program prioritas hingga akhir November 2025 mencapai Rp 752,7 triliun atau setara 81,2% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 927,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja belanja pemerintah untuk program prioritas masih berada pada jalur yang sesuai rencana atau on track.
Menurut Suahasil, realisasi belanja untuk program-program yang bersifat regular cenderung lebih cepat penyerapannya. Bahkan, sejumlah program telah mendekati tingkat serapan di atas 90%.
“Program-program yang sifatnya regular penyerapannya memang lebih cepat, dan sudah banyak yang hamper mencapai 90% lebih” ujar Suahasil dalam konfrensi pers APBN Kita Edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Anggaran Rp 43,8 Triliun TKD 2026 Disalurkan Tanpa Syarat untuk Daerah Bencana
Secara rinci, realisasi belanja program Keluarga Harapan sudah mencapai Rp 28,1 triliun atau 98% dari pagu APBN 2025. Selanjutnya ada program PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp 25,3 triliun (91%), Kartu Sembako/BPNT Rp 41,7 triliun (95%), Bantuaran Iuran PBI JKN Rp 44,8 triliun (96%), dan program lainnya.
Namun demikian, Suahasil mengakui masih terdapat beberapa program dengan tingkat serapan yang relatif rendah. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat yang baru terserap 22% dari pagu atau baru terealisasi sekitar Rp 2,3 triliun.
Menurut Suahasil, realisasi anggaran Sekolah Rakyat belum optimal karena sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Sekolah Rakyat ini relatif rendah karena pagu Rp 10,2 triliun itu adalah pagu pembangunan infrastrukturnya yang akan dilanjutkan ke tahun depan. Jadi, serapan tahun ini baru untuk uang muka,” jelasnya.
Selain itu, program lain yang juga mencatat serapan lebih rendah adalah kegiatan yang bersifat tunda bayar, seperti pembangunan bendungan dan irigasi, sarana prasarana, serta preservasi jalan dan jembatan yang banyak dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Suahasil, secara fisik proyek-proyek tersebut sebagian besar telah selesai dikerjakan, namun proses pencairan anggarannya masih menunggu penyelesaian administrasi pembayaran.
“Rata-rata sudah dikerjakan, tapi menunggu administrasi pencairan untuk pembayaran. Jadi, kita optimistis ini akan on track menuju akhir tahun, akan menuju Ke 90% lebih,” imbuhnya.
Baca Juga: Penyerapan Belanja APBD Lambat, Dana Pemda Rp 218,2 Triliun Menumpuk di Bank
Selanjutnya: Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Sampai Akhir November 2025
Menarik Dibaca: Simak Rekomendasi Saham dari Mirae Asset Sekuritas untuk Hari Ini (19/12)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
