Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 668,5 triliun.
Realisasi ini setara dengan 33,8% dari pagu APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.975,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat pada semester pertama ini, mengalami peningkatan 6% apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 630,8 triliun.
Baca Juga: Belanja pemerintah pusat sepanjang semester I 2020 tumbuh 6%
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, memang secara agregat pertumbuhan belanja pemerintah pusat meningkat.
"Meski demikian, apabila mengacu pada belanja pemerintah pusat sampai Mei 2020 yang tumbuh 1,2%, ternyata salah satu penyumbangnya adalah belanja pembayaran bunga utang yang pada bulan Mei tumbuh 14%, terbesar kedua setelah belanja bantuan sosial (bansos) yang tumbuh 30%," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (10/7).
Baca Juga: Realisasi belanja negara sepanjang semester I 2020 mencapai Rp 1.068,9 triliun
Ia melanjutkan, belanja bunga utang ini bukan pos yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat semester I-2019 yang mencapai 12%, tentu ini jauh melambat.
Menurutnya, untuk mengukur sumbangan konsumsi pemerintah ke Produk Domestik Bruto (PDB), maka perlu dilihat juga porsi belanja Pemerintah Daerah (Pemda).
"Nah seperti yang kita tahu, belanja Pemda juga terhambat karena selain realokasi pemerintah juga meminta ada penghematan transfer daerah, atas dasar ini lah saya sanksi konsumsi pemerintah akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke II," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua akan berada dalam range antara -3,5% hingga -5,1%.
Baca Juga: Sri Mulyani: Postur belanja negara tahun 2020 didesain untuk mengatasi dampak corona
Berdasarkan prediksi itu, maka Yusuf memperkirakan hampir semua komposisi bantuan pemerintah akan berdampak minimal. Sekarang, hal yang mesti diantisipasi adalah seberapa dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan terkontraksi, apalagi karena ini bisa dilihat pada beragam indikator.
"Jika melihat indikator yang sudah memang praktis, hanya bansos saja yang sedikit membantu, karena belanja Kementerian/Lembaga (K/L) juga banyak yang kemudian dilakukan realokasi, sehingga sulit membantu dari sisi belanja pemerintah," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
