Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 668,5 triliun. Realisasi ini setara dengan 33,8% dari pagu APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.975,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja pemerintah pusat pada semester pertama mengalami peningkatan 6% apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 630,8 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Postur belanja negara tahun 2020 didesain untuk mengatasi dampak corona
"Realisasi belanja pusat mengalami sedikit peningkatan 6% karena peningkatan kebijakan penanganan Covid-19. Ini terutama adalah untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan refocusing dan realokasi dalam rangka penanganan Covid-19, dan peningkatan realisasi kontribusi sosial untuk iuran BPJS Kesehatan bagi ASN," ujar Sri Mulyani di dalam agenda rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/7).
Belanja pemerintah pusat ini ditunjang oleh belanja K/L dan belanja non-K/L. Untuk realisasi belanja K/L pada periode ini adalah sebesar Rp 350,4 triliun, setara dengan 41,9% dari pagu APBN-Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 836,4 triliun.
Belanja K/L ini, mencatat pertumbuhan tipis sebesar 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp 342,4 triliun. Sementara, untuk realisasi belanja non-K/L adalah sebesar Rp 318,1 triliun, atau 27,9% dari pagu APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.138,9 triliun.
Baca Juga: Realisasi belanja negara sepanjang semester I 2020 mencapai Rp 1.068,9 triliun
Belanja non-K/L ini mencatatkan pertumbuhan 10,3% dari realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 288,4 triliun.
Sampai akhir semester I-2020, kinerja belanja pemerintah pusat dinilai menunjukkan hasil yang lebih baik dari tingkat persentase penyerapan maupun nominal penyerapannya.
Peningkatan kinerja belanja pemerintah pusat, tidak terlepas dari perubahan signifikan dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk merespons dampak pandemi.
