Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran belanja negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan belanja tersebut tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru melandai dan terjebak di kisaran 5% dalam lima tahun terakhir.
Hasil kajian Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan hal tersebut. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, belanja negara belum cukup berkualitas dan tepat sasaran sehingga belum mampu memberi stimulus maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: ICOR Indonesia masih tinggi, Menkeu: Kualitas pendidikan dan birokrasi jadi penyebab
“Belanja negara yang berkualitas adalah belanja yang utamanya memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan,” ujar Bambang dalam Seminar Nasional, Senin (12/8).
Sebagai gambaran, Bambang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) mengalami pertumbuhan sekitar 11% pada periode 2016-2017. Menurut kajian Bappenas, setiap pertumbuhan 1% belanja K/L mestinya dapat memberi andil pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Lantas, pertumbuhan 11% seharusnya memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66%.
Kenyataannya, pertumbuhan belanja K/L sebesar 11% hanya memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%.
“Berarti selisihnya 0,42% adalah belanja yang belum tepat sasaran, belum berdampak langsung ke pertumbuhan. Ini sayang sekali karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,42% itu tidak mudah dan mestinya bisa dicapai dengan belanja yang berkualitas,” tutur Bambang.
Baca Juga: Upayakan transformasi manufaktur, BI lakukan relaksasi dalam sejumlah bidang
Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, analisis untuk menemukan faktor determinan (determinant factor) dan dampak dari belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi ini penting untuk dilakukan. Dengan begitu, pemerintah memiliki definisi dan ukuran belanja negara yang tepat untuk memenuhi kriteria belanja berkualitas.
Ia menjelaskan, cakupan belanja pemerintah yang berkualitas meliputi efisiensi teknis, efisiensi alokasi, dan efisiensi ekonomi.
Baca Juga: Restitusi pajak meningkat di semester I, Ditjen Pajak belum akan memperlambat
Efisiensi teknis berkaitan dengan kesederhanaan mekanisme birokrasi, percepatan penyerapan, dan pelaksanaan sesuai rencana yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
Sementara, efisiensi alokasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengalokasikan pengeluaran sesuai kebutuhan, sektor prioritas, dan program (money follow program).
“Selama ini kualitas belanja masih pada level teknis dan alokasi saja. Ke depan, dengan adanya kajian ini, kita ingin mendorong kualitas belanja naik level menjadi ke efisiensi ekonomi yaitu fokus pada outcome,” tuturnya.
Adapun, belanja negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.461,11 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,34 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp 826,77 triliun. Belanja K/L sepanjang tahun ini dipatok sebesar Rp 855,45 triliun atau naik 0,95% dibandingkan alokasi belanja K/L tahun sebelumnya.
Baca Juga: Sembilan ruas tol ini akan diresmikan hingga akhir tahun 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
