Rasio Utang Pemerintah 40% PDB, Ekonom Soroti Kemampuan Bayar dan Kualitas Belanja

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak bisa dilihat secara sederhana hanya berdasarkan angka persentasenya.

Menurutnya, rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 40% terhadap PDB perlu dilihat bersama dengan kemampuan pemerintah dalam membayar utang serta kualitas penggunaan utang tersebut.

Juniman mengatakan, Indonesia tidak bisa langsung membandingkan rasio utangnya dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, maupun Jerman. Pasalnya, setiap negara memiliki kemampuan fiskal dan kapasitas pembayaran utang yang berbeda.

"Kita tidak bisa membandingkan rasio utang Indonesia secara langsung dengan Singapura, Jepang, Amerika Serikat, atau Jerman," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga: Prospek Inflow Asing Diprediksi Berlanjut di Tengah Ekspektasi The Fed Tahan Fed Rate

Menurutnya, negara-negara tersebut memiliki kemampuan membayar utang yang jauh lebih besar. Selain itu, sebagian besar utang mereka digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan penerimaan di masa depan.

"Alasannya sederhana. Pertama, kemampuan membayar utang masing-masing negara berbeda. Kedua, kualitas utangnya juga berbeda," katanya.

Juniman menjelaskan, indikator rasio utang terhadap PDB memang menjadi salah satu ukuran yang lazim digunakan oleh lembaga internasional seperti IMF. Namun, indikator tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti rumah tangga. Menurutnya, keluarga dengan pendapatan besar dapat memiliki utang yang tinggi apabila utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan.

"Berbeda dengan rumah tangga yang pendapatannya terbatas tetapi memiliki utang besar untuk konsumsi. Ketika pendapatannya terganggu, kemampuan membayar utangnya juga akan bermasalah," jelasnya.

Karena itu, Juniman bilang, indikator yang lebih penting untuk diperhatikan adalah rasio pembayaran utang beserta bunganya terhadap pendapatan negara. Indikator tersebut, menurutnya, lebih menggambarkan kemampuan riil pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya.

"Kalau melihat APBN, pembayaran pokok dan bunga utang setiap tahun porsinya sudah sangat besar terhadap penerimaan negara. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban impor, terutama energi, sehingga berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi dan mempersempit ruang fiskal.

Baca Juga: Waspadai Outflow Asing Agustus-September, Rupiah Dibayangi Tekanan Kebijakan The Fed

"Apalagi kalau rupiah melemah. Beban impor minyak naik, subsidi meningkat, sehingga kemampuan pemerintah membayar utang juga ikut tertekan," katanya.

Menurut Juniman, pemerintah perlu berhati-hati dalam menambah utang apabila ruang fiskal semakin terbatas. Pasalnya, peningkatan utang tanpa diikuti peningkatan kapasitas ekonomi dapat memperbesar beban pembayaran di masa mendatang.

"Kalau pemerintah tetap memaksakan berbagai program sementara ruang fiskalnya terbatas, kemampuan membayar utang akan semakin terbebani," ujarnya.

Selain memperhatikan besaran utang, Juniman juga menyoroti kualitas penggunaan utang pemerintah. Ia menyebut sebagian tambahan utang Indonesia masih banyak digunakan untuk membiayai defisit yang bersifat konsumtif.

Menurutnya, belanja seperti subsidi, bantuan sosial, maupun program konsumsi memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dampak terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang tidak sebesar investasi produktif.

"Belanja seperti subsidi, bantuan sosial, atau program-program konsumtif memang memiliki manfaat, tetapi dampak ekonominya tidak sebesar investasi produktif seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, atau proyek-proyek yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," katanya.

Baca Juga: Relaksasi DHE SDA Bakal Tekan Daya Tahan Devisa di Dalam Negeri

Ia menilai, perbedaan utama dengan negara seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat terletak pada pemanfaatan utangnya. Negara-negara tersebut cenderung menggunakan utang untuk kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Itulah perbedaan mendasar dengan negara-negara seperti Jepang, Singapura, atau Amerika Serikat, yang sebagian besar utangnya digunakan untuk kegiatan produktif sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan," pungkas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News