Ekonom Sebut Proyek PSEL Berisiko Bebani Fiskal dan Butuh Subsidi Pemerintah

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) dinilai memilki risiko yang cukup tinggi bagi keuangan negara. Meski menarik minat investor global berkat kepastian kontrak jangka panjang, skema pengembangan pembangkit energi berbasis sampah ini dianggap membutuhkan dukungan subsidi yang besar dari pemerintah.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa PSEL merupakan proyek berbiaya tinggi dengan porsi produksi listrik yang relatif terbatas. Hal inilah yang membuat para investor menuntut adanya garansi jangka panjang dari pemerintah, baik berupa komitmen pasokan sampah harian maupun jaminan pembelian pasokan arus listrik secara berkesinambungan.

"PSEL adalah proyek mahal yang hanya jalan jika ada subsidi pemerintah. Selain biaya investasi dan biaya pengumpulan sampah yang mahal, listrik yang dihasilkan pun hanya sedikit, tidak signifikan. Makanya, investor memerlukan jaminan jangka panjang (yang sesungguhnya guaranteed IRR) dari pemerintah dalam bentuk komitmen pembelian listrik dan supply sampah," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga: Groundbreaking PSEL Bali, Danantara Sebut Investasi Tembus Rp 3 Triliun

Wijayanto mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam merinci pasal-pasal komitmen kontrak PSEL selama 30 tahun demi mencegah pembengkakan beban fiskal daerah maupun pusat.

Menurutnya, risiko kegagalan pemenuhan volume sampah serta kejelasan skema pembayaran saat pasokan terhambat menjadi poin krusial yang patut dimitigasi sejak awal.

"Pemerintah hati-hati, jangan sampai komitmen tersebut membebani fiskal pusat dan daerah. Misalnya, pertama komitmen supply sampah, bagaimana jika pemerintah tidak bisa memenuhi padahal biaya pengumpulan sangat mahal, bisa Rp 1 juta per ton. Kedua komitmen beli, bagaimana jika supply listrik tidak terjadi akibat supply sampah yang terhambat. Apakah pemerintah tetap membayar?" lanjutnya.

Baca Juga: Pemerintah Siap Lelang 6 Pembangkit Sampah (PSEL) dari Medan hingga Bekasi

Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, secara perhitungan, PSEL berpotensi memicu defisit anggaran, namun proyek ini tetap dibutuhkan mengingat keterbatasan lahan TPA di kota-kota besar. Oleh karena itu, pengembangannya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus dikombinasikan dengan alternatif pengelolaan sampah lain agar lebih efisien.

"Secara finansial pasti defisit bagi pemerintah. Tetapi seringkali kita tidak punya pilihan mengingat tempat pembuangan sampah sudah sangat terbatas di Jakarta dan Bali misalnya. Makanya, investasi PSEL (WTE) tidak boleh terlalu agresif, harus dicari titik optimal antara Waste to Energi, Waste to Material, Waste to Fertilizer, dan pembuangan sampah ke TPA," tandasnya.

Baca Juga: Danantara Serahkan CLoA ke 8 Mitra PSEL, Groundbreaking Desember 2026 - Januari 2027 p

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News