Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Hariadi Kartodiharjo dalam paparannya mengatakan persoalan tata kelola kehutanan sangat rumit dan sangat dekat sekali dengan korupsi institusional. Tumpang tindih status kawasan masih jadi masalah dalam tata kelola kehutanan. “Ini bukan persoalan perorangan tetapi sistem yang bekerja terjadi secara sistematis sehingga disebut dengan korupsi institusional”, jelas Guru Besar Fakultas Kehutan IPB University tersebut.
Ia juga menekankan bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan pemanfaatan SDA/Hutan masih terbentur dengan persoalan institusi, sehingga peran masyarakat sipil perlu terus diperkuat dalam mengimbangi dan mengontrol pelaksanaan good governace yang baik di sektor kehutanan.
Dalam sesi terakhir, Sekjend Jokowi Centre, Imanta Ginting mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah dalam pengarustutaman perubahan iklim sangat jelas dan terukur. Ditambah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam CEOs Forum di Glasgow. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta roadmap yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060.
Langkah konkret tersebut membuat Indonesia dipandang serius oleh negara – negara lain dalam pengarustamaan perubahan iklim. "Untuk itu integrasi peran antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi menjadi kunci dalam mengejar target tersebut," tegas Imanta.
Selanjutnya: Pemerintah klaim carbon pricing dan pajak karbon bisa tingkatkan investasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
