Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan sasaran asumsi makro terkait pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 dalam rapat internal yang digelar Senin, 7 Juli 2025.
Penetapan ini dilakukan setelah seluruh panitia kerja (panja) menyampaikan laporan hasil pembahasan mendalam terhadap dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Panja Pertumbuhan, Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menyampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dipatok dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%, sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Outlook Asumsi Makro 2025, Berikut Rinciannya!
"Dengan mempertimbangkan ruang ke depan, faktor risiko, serta langkah kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara utama. Maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dapat diperkirakan sebesar 5,2-5,8 persen dengan memperhatikan roadmap pertumbuhan ekonomi RPJMN 2025-2029," ujar Hekal saat membacakan laporan panja pertumbuhan ekonomi di DPR, Senin (7/7).
Lebih lanjut Hekal menyebut kebijakan fiskal tahun 2026 akan tetap ekspansif, terarah dan terukur, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung agenda pembangunan secara optimal.
Hekal melanjutkan, pemerintah menyiapkan 17 strategi dan kebijakan utama untuk mencapai target pertumbuhan, baik dari sisi pengeluaran maupun produksi.
Di sisi pengeluaran, kebijakan diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, ekspor dan impor.
Sementara dari sisi produksi, strategi diarahkan pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor, seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, hingga jasa pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, program nasional akan diarahkan untuk memperkuat sinergi pusat-daerah melalui peningkatan belanja produktif, optimalisasi transfer ke daerah berbasis kinerja, serta penguatan pendanaan alternatif.
Salah satu inovasi dalam indikator makro 2026 adalah diperkenalkannya Indeks Kesejahteraan Petani sebagai indicator baru untuk menyempurnakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan sesuai RPJMN 2025-2029.
Baca Juga: APBN 2025 Tak Diubah, Namun Risiko Pelebaran Defisit Meningkat
Indeks ini menggabungkan komponen pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup petani, peternak, dan nelayan secara lebih menyeluruh. Target indeks untuk 2026 ditetapkan naik dari 0,67 menjadi 0,746.
Selain panja pertumbuhan, rapat juga mendengarkan laporan panja penerimaan dan panja defisit. Ketiga panja telah melakukan rangkaian rapat maraton dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan tuntasnya laporan dari ketiga panja, Komisi XI DPR RI menyepakati kesimpulan dan sasaran asumsi makro sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Selanjutnya: Proses Due Diligence Dimulai, Saham KRYA Siap Dilego ke LABA
Menarik Dibaca: 5 Teh untuk Mengatasi Jerawat Hormonal Secara Alami, Bantu Seimbangkan Hormon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
