Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Kalau kita bicara negara maju, Jepang itu standar infrastrukturnya di atas 100 %, atau lebih besar daripada GDP-nya. China sudah hampir 80 %. Amerika Serikat sebesar 75 hingga 76 %. Jadi, kalau Indonesia mau menjadi negara maju, maka kita akan bermimpi kalau kita tidak pernah membangun infrastruktur," tegas beliau.
Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin, karena proyek infrastruktur membutuhkan jangka waktu menengah panjang. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.
Kalau ada pemerintahan yang mengatakan saya tahu infrastruktur penting, tetapi mengatakan biar pemerintahan berikutnya yang membangun infrastruktur, itu artinya dia tidak mau dikenai beban memikirkan infrastruktur.
Pemerintahan yang peduli dengan masa depan Indonesia adalah yang berpikir apabila Indonesia mau menjadi negara maju ketika tahun 2045, infrastrukturnya harus dibangun dari sekarang," jelas mantan Menteri Keuangan ini.
Sebagai contoh, Menteri Bambang menjelaskan pembangunan MRT Jakarta yang terlambat. MRT Jakarta yang sudah didesain pada 1990-an baru mulai konstruksi pada 2013. Kalau terlambat membangun infrastruktur, akan ada wasting of resources, energy, dan money.
“Kita benar-benar telah menyia-nyiakan potensi ekonomi yang harusnya sudah berkembang sejak 1990-an, kita diamkan sampai tahun 2013. Yang menyedihkan dalam konteks MRT tersebut adalah masih diskusi klasik tentang financial benefit versus economic benefit,” jelasnya.
Menurutnya, sampai kapan pun proyek MRT di mana pun di dunia, jarang yang bisa profit. Harusnya, berpikir economic benefit. Mungkin uang secara riil tidak kelihatan, tapi manfaatnya dapat dihitung dengan pendekatan ekonomi, bukan dengan pendekatan finansial.
Untuk itu, pemerintah saat ini melalui Kementerian PPN/Bappenas sangat berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur salah satunya melalui pembiayaan dengan skema PINA, juga merangkul sektor swasta dan BUMN.
“Kita harap yang berpartisipasi dalam PINA adalah murni sektor swasta dan BUMN yang tidak mencari PMN. Kita menerapkan PINA di sini karena di negara lain sudah menjadi best practice. Di negara-negara seperti China, Kanada, dan Australia, peranan swasta dalam infrastruktur cukup masif karena keterlibatan dana pensiun mereka,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
