Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah menyusun sejumlah persiapan terkait dengan Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang akan dilakukan untuk sejumlah proyek. Proyek yang tengah dipersiapkan itu pun diharapkan bisa menarik investor untuk berinvestasi.
Staf khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto bilang saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penentuan struktur pembiayaan ekuitas dari Bandara Kulon Progo. Perencanaan proyek dengan nilai investasi Rp 6,7 triliun ini tengah melibatkan sejumlah lembaga keuangan sebagai advisor.
Ia bilang, bandara ini telah diminati institutional investor, namun dia menyatakan belum bisa memastikan kapan proyek ini akan mulai ditawarkan kepada investor.
"Setelah struktur pembiayaan ekuitas final dan disepakati oleh PT Angkasa Pura I dan PT PP selaku pemilik proyek dan kontraktor melalui fasilitasi PINA maka akan langsung dieksekusi," kata Eko kepada Kontan.co.id, Rabu (15/11).
Proyek ini pun akan menggunakan instrumen baru, yakni callable preferred stock. Namun ia belum bisa merinci seperti apa instrumen tersebut akan diberikan kepada investor.
"Belum bisa dijelaskan karena strukturnya sedang dibuat, tetapi intinya itu masuk kategori near equity instrument," jelas dia.
Ia mengimbuh, juga tengah mempersiapkan enam pembangkit listrik (power plant) milik PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) senilai Rp 49,3 triliun dan pembangkit listrik milik PT. Indonesia Power (IP) senilai Rp 2,7 triliun. Tujuh pembangkit listrik ini ia bilang berada di Sumatera dan Kalimantan.
Eko mengatakan, tujuh pembangkit listrik itu telah dilirik sejumlah calon investor dalam negeri dan luar negeri seperti dari Asia dan Amerika. Nah, instrumen yang tengah disiapkannya adalah perpetuity notes.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira bilang untuk menarik investor agar lebih banyak masuk ke PINA, ialah proyek yang diitawarkan didesain lebih tepat sasaran.
"Misalnya untuk infrastruktur pengadaan air dan sanitasi lebih cocok ditawarkan ke philanthropy fund yang punya visi sosial. Untuk proyek komersial seperti jalan tol bisa ditawarkan ke investor yang berorientasi keuntungan jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi," jelas dia.
Tapi yang terpenting, ia bilang pemerintah harus membantu kemudahan dalam perizinan. Tak hanya itu, stimulus untuk investor dalam bentuk insentif fiskal juga harus diberikan pemerintah.
"40% masalah utama infrastruktur adalah proses dan mahalnya pembebasan lahan. Kemudian insentif fiskal dan non fiskal bagi swasta juga harus jelas," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
