/2017/12/14/1355817054.jpg "Bappenas: Pemerintah daerah juga harus terbuka")
Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pusat menyatakan, masih terus mendorong keterbukaan pemerintahan agar publik bisa berpartisipasi dalam mendorong kebijakan menjadi lebih baik. Ini merupakan bagian dari upaya rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah 2016-2017.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro bilang, pemerintah perlu melakukan langkah konsolidasi agar mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Hal tersebut diperlukan untuk pertumbuhan pembangunan dan perekonomian yang lebih inklusif.
”Tanpa kemampuan untuk mengelola pembangunan secara terbuka, kita kesulitan untuk memastikan pembangunan dapat berdampak signifikan," kata Bambang, Kamis (14/12).
Keterbukaan pemerintahaan diperlukan agar pemerintah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Maklum saja, jika ingin mendorong pertumbuhan pemerataan, pemerintah harus mendorong aspirasi rakyat.
Tapi, keterbukaan tersebut masih mempunyai tantangan. Bambang menyatakan, Indonesia sebagai negara yang terdesentralisasi akan sulit melakukan keterbukaan bila hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan keterbukaan.
"Kita ingin, bagaimana Pemda semua sadar pentingnya open goverment. Mereka (Pemda) perlu komunikatif dan berdialog kepada masyarakat, jadi yang pertama tahu apa kebutuhan masyarakat," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
