Banyak perusahaan tambang belum bayar pajak

Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Edy Can

BANDUNG. Penerimaan pajak dari pengusaha tambang belum maksimal. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengakui banyak perusahaan tambang yang luput dari pengawasannya selama ini.

Menurut Fuad, ada banyak perusahaan tambang yang belum membayar pajak. Selain itu, dia juga meragukan nilai pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan tambang. "Kami sendiri pun tidak yakin sudah memajaki mereka seluruhnya,” ungkapnya dalam Seminar Industri tambang batubara untuk Kemakmuran dan Keberlanjutan, Kamis (27/10).

Ini lantaran, selama ini Direktorat Pajak tidak mempunyai data produksi tambang yang bisa dipercaya sebagai perhitungan pajak. Menurut Fuad, pihaknya hanya mengandalkan informasi dan pelaporan dari pengusaha tambang tersebut. Sehingga, lanjutnya, ada pengusaha yang kemungkinan tidak melaporkan jumlah pendapatannya secara benar.

Akibat ketidakpatuhan pengusaha tambang ini, Fuad mengakui potensi kerugian negara cukup besar. Sayang, dia belum menghitung berapa potensi kerugian negara dari ketidakpatuhan pengusaha tambang itu. Karena itu, dia akan menghitung pajak secara langsung perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan perusahaan survei. Dia beralasan otoritas pajak tidak berkemampuan menghitung produksi tambang secara valid. Dengan data dari lembaga survei ini, Fuad optimis penerimaan pajak dari sektor tambang bakal membengkak.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu Mekar Satria Utama menambahkan, perusahaan survei yang dipilih karena lebih independen. Menurutnya, data-data perusahaan tambang bisa lebih mudah didapat apabila bank bisa bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk membuka rahasia bank. Namun, dia mengakui membuka rahasia perbankan masih terkendala.

Sepanjang tahun 2010, pemerintah memperoleh pajak dari sektor pertambangan Rp 50,03 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 18,7 triliun, dana pengembangan masyarakat Rp 1,14 triliun. Investasi yang dilakukan tahun lalu Rp 19,85 triliun, belanja barang dalam negeri Rp 17,43 triliun, serta jumlah tenaga kerja yang diserap 123.474 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Tax holiday dan tax allowance menunggu aturan Dirjen Pajak

Nasional

Bulan depan, beleid tata cara insentif pajak terbit

Nasional

Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK

Industri

Rekayasa kepemilikan properti asing justru rugikan pendapatan pajak

Nasional

Sensus pajak masih lelet, Direktorat Pajak harus gerak cepat