Bahaya! Jutaan Kelas Menengah Indonesia Terancam Turun Kelas pada 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Jutaan masyarakat kelas menengah Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat pada 2026.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, nasib kelas menengah Indonesia pada 2026 berada dalam fase yang sangat rentan akibat tekanan biaya hidup yang terus meningkat di tengah stagnasi pendapatan rumah tangga.

Menurut Josua, kenaikan harga BBM non-subsidi, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga cicilan berpotensi mendorong sebagian kelas menengah bawah turun ke kelompok rentan.

"Masalahnya bukan hanya pendapatan yang stagnan, tetapi biaya hidup yang naik lebih cepat daripada kemampuan rumah tangga menyesuaikan diri," ujar Josua kepada KONTAN, Rabu (27/5/2026).

Ia menyoroti penyusutan jumlah kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kelas menengah turun dari sekitar 60 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta pada 2024. Di sisi lain, kelompok rentan miskin meningkat dari 19% menjadi 24%.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari tren pelemahan yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Josua menambahkan, risiko penurunan kelas menengah pada 2026 masih cukup besar, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis rentan.

Kelompok ini dinilai memiliki tabungan tipis, pendapatan tetap, tetapi dibebani cicilan dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Ia menjelaskan ketika harga pangan dan energi naik, kelompok tersebut biasanya mulai mengurangi belanja nonpokok, menunda pembelian rumah dan kendaraan, menarik tabungan, hingga menambah utang konsumtif.

"Ini terlihat dari perubahan pola belanja. Ketika kelas menengah turun kelas, porsi belanja makanan bisa naik dari sekitar 42% menjadi 56% atau bahkan 62% dari total pengeluaran," katanya.

Akibatnya, ruang belanja untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, tabungan, dan investasi menjadi semakin sempit.

Di sisi lain, Josua bilang, kondisi pasar kerja juga memperlihatkan tekanan yang perlu diwaspadai. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun menjadi 4,68%, kualitas pekerjaan dinilai belum cukup kuat menopang daya tahan kelas menengah.

Ia mencatat pekerja formal hanya mencapai 40,58% dari total pekerja dan sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, sementara pekerja paruh waktu justru meningkat menjadi 25,97%.

Menurut Josua, kelas menengah membutuhkan pekerjaan formal dengan pendapatan stabil, perlindungan sosial, dan peluang kenaikan upah.

Karena itu, jika gelombang PHK meluas di sektor manufaktur, perdagangan, konstruksi, logistik, dan sektor berbasis konsumsi, maka kelas menengah bawah akan menjadi kelompok pertama yang terdorong turun kelas.

Tekanan daya beli juga diperkirakan meningkat setelah kenaikan BI Rate menjadi 5,25%. Josua menyebut dampaknya akan terasa pada cicilan KPR, kendaraan, kartu kredit, dan kredit konsumsi lainnya.

Ia menambahkan, pasar properti juga tengah melemah. Penjualan properti residensial primer pada kuartal I-2026 tercatat turun 25,67% secara tahunan, sementara sebagian besar pembelian rumah masih bergantung pada fasilitas KPR.

"Kenaikan bunga berpotensi menunda mimpi kepemilikan rumah bagi keluarga muda kelas menengah, sekaligus memperbesar risiko penurunan konsumsi barang tahan lama," imbuh Josua.

Meski demikian, Josua menyebut, pelemahan kelas menengah tidak akan terjadi secara serentak. Ia memperkirakan akan terjadi pemisahan yang makin tajam antara kelas menengah atas dan kelas menengah bawah.

Kelas menengah atas yang memiliki aset, tabungan, pekerjaan formal, dan pendapatan ganda dinilai masih relatif kuat. Sebaliknya, kelas menengah bawah dan calon kelas menengah akan semakin tertekan karena sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan, energi, transportasi, sewa, dan cicilan.

Karena itu, Josua menilai pemerintah perlu merespons kondisi tersebut tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga strategi menjaga kelas menengah agar tidak turun kelas.

Ia mendorong pemerintah menjaga inflasi pangan, memastikan kenaikan harga energi tidak meluas ke BBM dan LPG subsidi, serta memberi dukungan sementara untuk transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, ia menilai kebijakan ketenagakerjaan harus menjadi inti perlindungan kelas menengah melalui perluasan program padat karya produktif, insentif bagi industri yang mempertahankan pekerja, serta pelatihan ulang bagi pekerja terdampak PHK.

Dari sisi pembiayaan, Josua juga meminta pemerintah dan Bank Indonesia menjaga agar kebijakan suku bunga tinggi untuk menopang rupiah tidak justru mematikan sektor riil.

Menurutnya, insentif likuiditas dan kebijakan kredit perlu diarahkan ke UMKM, perumahan rakyat, pangan, manufaktur padat karya, dan sektor yang menyerap pekerja formal agar pertumbuhan kredit tetap mampu menjaga lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News