Daya Beli Kelas Menengah Tergerus: Ini Pemicu Ancaman PHK 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai tekanan terhadap kelas menengah Indonesia berpotensi semakin berat pada 2026 seiring belum adanya kebijakan yang secara langsung mampu memperkuat daya beli dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, persoalan kelas menengah saat ini jauh lebih serius dibanding sekadar gejolak nilai tukar atau fluktuasi pasar keuangan.

Menurut dia, yang sedang terjadi adalah erosi daya tahan kelompok masyarakat yang selama ini menopang konsumsi nasional.

"Persoalan yang terjadi bukan hanya perlambatan ekonomi biasa, melainkan erosi daya tahan kelompok yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional," ujar Yusuf kepada KONTAN, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan jumlah kelas menengah Indonesia terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2025, jumlah kelas menengah tercatat sekitar 46,7 juta orang, turun dari 47,9 juta pada 2024. Jika dibandingkan dengan 2018, penurunannya bahkan jauh lebih tajam karena saat itu jumlah kelas menengah masih mencapai sekitar 59,5 juta orang.

Menurut Yusuf, persoalan utama bukan hanya berkurangnya jumlah kelas menengah, melainkan perpindahan mereka ke kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah yang lebih rentan secara ekonomi. Saat ini kelompok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 142 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.

"Jadi masalah utamanya adalah downward mobility atau mobilitas turun. Orang yang sebelumnya relatif aman secara ekonomi sekarang makin dekat dengan kerentanan," katanya.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang masih terjadi secara agregat belum cukup kuat menciptakan rasa aman bagi rumah tangga kelas menengah.

Pertumbuhan ekonomi disebut lebih banyak terjadi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja berkualitas atau tidak mendorong kenaikan upah secara memadai. Akibatnya, pendapatan rumah tangga stagnan sementara biaya hidup terus meningkat.

Yusuf juga mengingatkan risiko tekanan terhadap kelas menengah pada 2026 semakin besar akibat kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok, potensi kenaikan tarif energi, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di sektor padat karya.

Menurut dia, mayoritas kelas menengah Indonesia hidup dari gaji bulanan sehingga ketahanannya relatif rapuh ketika inflasi meningkat dan penghasilan tidak bertambah.

"Kalau kemudian terjadi PHK, efek jatuhnya jauh lebih cepat karena banyak rumah tangga kelas menengah tidak memiliki bantalan tabungan yang besar," ujarnya.

Yusuf mengatakan tekanan terhadap kelas menengah sebenarnya mulai terlihat dari pola konsumsi rumah tangga. Menurut dia, pertumbuhan konsumsi kelas menengah kini justru lebih rendah dibanding kelompok bawah. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat mulai menahan belanja dan lebih fokus menjaga ketahanan finansial.

"Artinya mereka mulai masuk ke mode bertahan, bukan ekspansi konsumsi seperti sebelumnya," kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai risiko terbesar pada 2026 bukan hanya penyusutan jumlah kelas menengah, melainkan hilangnya rasa aman ekonomi di masyarakat.

"Orang masih bekerja, masih punya penghasilan, tetapi merasa masa depannya makin tidak pasti dan kemampuan hidupnya makin menurun," imbuhnya.

Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menahan tekanan terhadap kelas menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat dan menahan gelombang PHK, terutama di sektor padat karya.

Menurut Yusuf, kebijakan yang berpotensi mendorong kenaikan biaya hidup harus diterapkan secara hati-hati. Selain itu, bantuan sosial juga dinilai tidak boleh hanya berfokus pada kelompok miskin ekstrem karena kelompok kelas menengah rentan justru menjadi pihak yang paling mudah jatuh tetapi minim perlindungan.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai solusi utama menjaga keberlanjutan kelas menengah.

Yusuf juga menilai kualitas pertumbuhan ekonomi nasional perlu diperbaiki agar manfaatnya lebih merata dan mampu memperluas kelompok masyarakat yang merasa aman secara ekonomi.

"Tantangan kita bukan hanya membuat ekonomi tumbuh lebih besar, tetapi membuat hasil pertumbuhan itu benar-benar menopang kelas menengah," katanya.

Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai kelas menengah masih akan menghadapi tekanan pada 2026 lantaran belum ada kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kelompok tersebut, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas.

"Nampaknya untuk kelas menengah masih akan tertekan di 2026 karena belum ada kebijakan pemerintah sejauh ini yang pro kelas menengah, seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas," kata Riefky.

Ia menambahkan, berbagai insentif konsumsi, termasuk program PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat, belum cukup untuk memperkuat daya beli kelas menengah secara berkelanjutan.

"Kelas menengah bukan butuh insentif, mereka butuhnya lapangan kerja berkualitas," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurut Prabowo, selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun atau sekitar 35% secara kumulatif, namun angka kemiskinan justru meningkat dan kelas menengah mengalami penyusutan.

"Tujuh tahun kali 5% (sama dengan) 35% ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah,” ujar Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengaku terkejut setelah menerima berbagai data ekonomi beberapa minggu setelah dirinya menjabat sebagai presiden.

Menurut dia, kenaikan angka kemiskinan dari 46,1% menjadi 49% serta menyusutnya kelas menengah menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News