Diskon Tiket Pesawat Belum Sentuh Akar Masalah Kelas Menengah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyebut kebijakan diskon tiket pesawat melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) belum efektif untuk menjawab persoalan utama yang tengah dihadapi kelas menengah rentan di Indonesia.

Menurut Yusuf, perjalanan udara di Indonesia hingga kini masih lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas dan atas. Sementara rumah tangga kelas menengah rentan cenderung lebih sering menggunakan transportasi darat atau kereta api dan hanya sesekali memakai pesawat untuk mudik atau kebutuhan tertentu.

"Akibatnya, subsidi per tiket secara alami lebih banyak dinikmati mereka yang memang rutin bepergian. Dalam bahasa fiskal, insidensinya cenderung regresif," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (27/5/2026).

Baca Juga: Tiket Pesawat Ekonomi Diskon 30% Saat Liburan Sekolah, PPN Ditanggung Pemerintah

Ia menjelaskan, insentif tiket pesawat juga bekerja pada sisi konsumsi yang bersifat diskresioner atau bukan kebutuhan utama. 

Karena itu, masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi tidak otomatis merasa lebih aman hanya karena harga tiket pesawat turun.

"Orang yang sedang khawatir soal cicilan, biaya sekolah, atau risiko kehilangan pekerjaan tidak otomatis merasa lebih aman hanya karena harga tiket turun. Mereka mungkin malah memilih tidak bepergian sama sekali demi menghemat pengeluaran," katanya.

Menurut Yusuf, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan downward mobility atau penurunan kelas sosial ekonomi kelas menengah yang saat ini mulai terlihat akibat tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan.

Ia menilai kebijakan diskon tiket pesawat lebih tepat dipahami sebagai langkah menjaga industri penerbangan nasional di tengah kenaikan harga avtur dan mahalnya tarif penerbangan domestik.

"Manfaat utamanya lebih ke meredam tekanan biaya transportasi udara dan menjaga demand sektor aviasi tetap hidup. Itu sah sebagai kebijakan sektoral, tetapi jangan dibingkai seolah menjadi solusi utama bagi penurunan kelas menengah," terang Yusuf.

Baca Juga: Daya Beli Kelas Menengah Tergerus: Ini Pemicu Ancaman PHK 2026

Karena itu, Yusuf menilai pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang lebih langsung menyentuh kebutuhan rumah tangga kelas menengah rentan, terutama untuk menjaga daya beli dan keamanan pendapatan.

Ia menyarankan pemerintah memperluas subsidi transportasi publik harian, menjaga tarif energi agar tidak melonjak terlalu cepat, memberikan insentif bagi sektor padat karya untuk menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga bantuan yang menopang daya beli pekerja bergaji tetap.

"Problem terbesar kelas menengah sekarang bukan mahalnya liburan, melainkan mahalnya bertahan hidup," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan stimulus sektor transportasi udara melalui skema PPN DTP sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. 

Pada masa liburan sekolah 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggaran PPN DTP diperkirakan mencapai Rp 722 miliar dengan target penerima manfaat sebanyak 3,7 juta penumpang.

Selain insentif PPN DTP, pemerintah juga memberikan tambahan diskon berupa pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50% serta diskon PJP4U sebesar 50%.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi dan Tiket Pesawat untuk Liburan Sekolah 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News