Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah telah menyiapkan lima proyek infrastruktur dalam skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah swasta. Targetnya, pada awal Oktober nanti kelima proyek itu sudah bisa ditawarkan pada investor.
Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal(BKPM) Gita Irawan Wirjawan menjelaskan, proses penawaran itu dilakukan setelah revisi empat Peraturan Presiden (Perpres) dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan investasi rampung akhir September ini. "Kami sudah bisa mempublikasikan buku (PPP deal book) di awal Oktober dan melakukan pemasaran," kata Gita usai rapat terbatas tentang PPP di Istana Wakil Presiden, Selasa (31/8).
Revisi dilakukan terhadap Perpres nomor 90 tahun 2007 tentang BKPM. Revisi itu berkaitan dengan penambahan tugas BKPM sebagai front office BKPM dalam menawarkan proyek infrastruktur lewat PPP. Kemudian, revisi Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang penanaman modal, Perpres Nomor 45 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKIP).
Revisi Perpres KKIP itu berkaitan dengan memasukan BKPM beserta Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan dalam KKIP. Lalu revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang akan diselaraskan dengan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang hal yang sama.
Selanjutnya, revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang penjaminan proyek. Dengan revisi penjaminan itu, maka pemerintah bisa punya saham, terlibat dalam penjaminan, termasuk juga dukungan fasilitas.
Gita menambahkan, sejumlah investor dari negara Asia sudah menyatakan minat terhadap lima proyek infrastrktur dalam skema PPP itu. "Tapi kita tidak menutup peluang untuk investor dari Eropa, Amerika, dan Australia," kata Gita.
Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengungkapkan, kelima proyek itu adalah Pelabuhan di Tanah Ampo, di Karangasem, Bali senilai US$30 juta. Lalu, pembangunan jalur rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai senilai US$735 juta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x1000 megawatt di Jawa tengah senilai US$3 miliar.
Selanjutnya, Jalur tol Medan menuju Kualanamu senilai US$475 juta, serta proyek air minum di Umbulan Jawa Timur dengan memanfaatkan 1000 mata air senilai US$200 juta. Yopie menambahkan, untuk proyek PLTU di Jawa Tengah sedang dicari lokasinya.
Yopie mengatakan ada tiga pesan penting Wakil Presiden Boediono terhadap program PPP ini. Pertama, Keberadaan PPP tidak terelakan lagi lantaran pemerintah butuh investasi yang cukup besar untuk sektor infrastruktur sekitar Rp1900 trliun atau 5% dari APBN. "Kemampuan APBN hanya 25% mentok, jadi tidak mungkin dihandle pemerintah sendiri," kata Yopie
Kedua, tugas Kementerian/lembaga mendelegasikan dan BKPM yang melakukan negosiasi dengan investor. Ketiga, UKP4 memonitor target pelaksanaan kelima proyek itu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
