Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk pertahanan semesta sebesar Rp 424,8 triliun di tahun 2026. Ini terbagi untuk bidang pertahanan, hukum dan keamanan di tanah air.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan bahwa anngaran yang digelontokan pada bidang tersebut tak memberikan efek berganda alias multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di tahun depan.
“Multiplier effect dari berbagai kegiatan tersebut tidak besar, karena sifatnya one shoot saja, tidak menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan efisiensi mesin ekonomi kita,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (19/8/2025).
Wijayanto menjelaskan, di tahun 2026 dan seterusnya Indonesia bakal menghadapi situasi keuangan yang menantang, bahkan berdasarkan prediksinya situasi fiskal ini merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Anggaran Pertahanan Rp 424,8 Triliun pada 2026, Ini Rinciannya
Untuk itu, Pemerintah diminta menjaga dan menjamin stabilitas ekonomi serta mewujudkan janji kampanye dan program unggulannya.
“Tidak berlebihan jika di antara berbagai potensi krisis, krisis fiskal adalah krisis yang paling mungkin terjadi. Intinya, Pemerintah perlu betul-betul memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat optimal bagi ekonomi rakyat, pemborosan wajib dihindari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, angaran semesta ini pertama untuk bidang pertahanan sebesar Rp 185 triliun, rinciannya untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) pesawat hingga penambahan batalyon.
“Anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan Rp 185 triliun untuk harwat pengadaan dan pergantian pesawat atau alutsista yang lain termasuk penambahan batalyon dan kodam ini sudah masuk di Rp 185 triliun,” ujarnya saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Menteri Pertahanan Ungkap Alasan Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun
Kedua, lanjut Menkeu, untuk ketertiban keamanan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lain-lain dianggarkan sebesar Rp 179,4 triliun.
Dia menyebutkan, ini untuk pengamanan wilayah perbatasan, harwat Alat Material Khusus (Almatsus) serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.
“(Ketiga) untuk bidang hukum di mana Kejaksaan, HAM, peradilan termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia anggaran totalnya Rp 60,4 triliun,” terangnya.
Adapun pada bidang hukum ini, anggaran akan difokuskan pada penindakan tindak pidana umum, khusus dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penindakan korupsi dan pencucian uang serta penyelesaian tindak pidana narkotika.
Baca Juga: Prabowo Lakukan Pemekaran TNI, Bentuk Penguatan Pertahanan Negara
Selanjutnya: Hiswana Migas Ungkap Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg Bakal Pengaruhi Distribusi
Menarik Dibaca: 3 Tips Diet Jihyo TWICE yang Efektif Turunkan Berat Badan hingga 10 Kg
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
