Agar Efektif, Paket Ekonomi Pemerintah Perlu Dimonitor

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah baru saja merilis paket stimulus ekonomi senilai sekitar Rp16 triliun yang terdiri dari 17 program.

Kebijakan ini dinilai cukup lengkap dan menjadi langkah positif, meski efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah sudah berupaya menjawab tantangan ekonomi melalui program tersebut di tengah keterbatasan fiskal.

“Tentunya belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat, misalnya 17+8 atau 7 desakan Aliansi Ekonom Indonesia. Namun, ini merupakan awal yang baik,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/9/2025).

Meski demikian, ia menekankan bahwa daya ungkit program relatif terbatas karena nilai stimulus hanya Rpb16 triliun.

Program yang bersifat produktif, seperti padat karya tunai dan pembangunan perkotaan, menurutnya perlu diprioritaskan karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dari sisi fiskal, Wijayanto memperkirakan target penerimaan negara tahun ini sulit tercapai sehingga defisit bisa mendekati 3% terhadap PDB. Kondisi itu membuat insentif yang diberikan pemerintah tidak terlalu besar. Ia menambahkan,

“Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan anggaran di 2025 dan 2026.”

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan. Meskipun risiko finansial relatif kecil, program yang tidak terlaksana dengan baik tetap akan berdampak buruk terhadap produktivitas anggaran. Oleh karena itu, standar monitoring dan indikator kinerja (KPI) harus jelas.

Menurutnya, program yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja menjadi yang paling sulit diukur progresnya. Karena itu, dibutuhkan tolok ukur yang konkret agar keberhasilannya bisa ditakar secara objektif.

Di luar paket stimulus yang ada, ia mengusulkan tambahan program untuk menjawab masalah ekonomi masyarakat. Misalnya renovasi rumah tidak layak huni serta pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya.

“Program seperti itu menciptakan lapangan kerja, berdampak langsung bagi rakyat, dan meningkatkan produktivitas ekonom,” katanya.

Selain itu, ia menilai diskon listrik bagi pelanggan dengan kapasitas 1.300 VA ke bawah juga penting dilaksanakan. Program ini dianggap sederhana, tepat sasaran, dan mudah diawasi.

Untuk diketahui, berikut 17 paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

8 program akselerasi program 2025

Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy

4 program dilanjutkan di program 2026

Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026)
Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU)

5 program penyerapan tenaga kerja

Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember.
Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.