kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.910.000   -13.000   -0,68%
  • USD/IDR 16.230   -112,00   -0,69%
  • IDX 7.214   47,18   0,66%
  • KOMPAS100 1.053   7,20   0,69%
  • LQ45 817   1,53   0,19%
  • ISSI 226   1,45   0,65%
  • IDX30 427   0,84   0,20%
  • IDXHIDIV20 504   -0,63   -0,12%
  • IDX80 118   0,18   0,16%
  • IDXV30 119   -0,23   -0,19%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,20%

Ekonom: Pemerintah Perlu Percepat Belanja pada Kuartal II untuk Dongkrak Ekonomi


Jumat, 23 Mei 2025 / 20:12 WIB
Ekonom: Pemerintah Perlu Percepat Belanja pada Kuartal II untuk Dongkrak Ekonomi
ILUSTRASI. Direktur dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira AdinegaraUntuk mempercepat belanja APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja modal.


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penurunan realisasi belanja negara periode April 2025 sebesar 5% menjadi Rp 806,2 triliun, atau baru terserap 22,3% dari target APBN 2025, dinilai berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan realisasi belanja lanjutan ini perlu segera dicegah pada kuartal II-2025.

"Karena berimbas signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Di Kuartal I sudah terlihat imbas kontraksi belanja pemerintah langsung melemahkan pertumbuhan ke 4,87% yoy," ungkap Bhima kepada Kontan, Jumat (23/5).

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara hingga Februari 2025 Capai Rp 348,1 Triliun

Bhima menambahkan, untuk mempercepat belanja APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja modal, seperti proses pengadaan barang jasa untuk infrastruktur esensial, hingga pengembangan industri strategis dalam rangka percepatan hilirisasi dan transisi energi. 

Selain itu menurutnya pembukaan blokir anggaran termasuk pos belanja pegawai pusat dan daerah bisa dipercepat oleh pemerintah. 

"Belanja pegawai ini sempat berimbas ke penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Dengan realisasi belanja pegawai yang ditingkatkan imbasnya ke konsumsi rumah tangga ikut tumbuh," ungkap Bhima.

Selanjutnya: Zurich Syariah Gandeng UUS OCBC Sediakan Produk Perlindungan Berbasis Syariah

Menarik Dibaca: Catat Kinerja Positif, XRP dan ETH Jadi Altcoin Potensial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×