Indef Nilai 17 Paket Ekonomi Belum Jawab Persoalan Jangka Panjang

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan 17 program paket ekonomi pada Senin, (15/9/2025). 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut paket ini terbagi dalam 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan ini merupakan jawaban parsial atas “17+8 tuntutan publik” dan “7 desakan Aliansi Ekonom Indonesia.” 

Menurutnya, pemerintah memang berusaha merespons tekanan masyarakat atas kebutuhan kerja, insentif pajak, dan program sosial. 

Namun, paket ini masih lebih banyak berfokus pada stimulus jangka pendek (demand side) ketimbang agenda struktural seperti industrialisasi teknologi, green economy, atau reformasi kelembagaan fiskal.

“Dari sekian program, yang paling urgen adalah padat karya, insentif PPh 21, revitalisasi tambak, dan koperasi desa karena langsung menyentuh konsumsi rumah tangga dan produksi pangan,” ujarnya kepada Kontan, Senin (15/9/2025).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan 3,5 Juta Lapangan Kerja Lewat Program Unggulan Prabowo

Sementara insentif pajak untuk UMKM dan pariwisata dinilai lebih sebagai katalis jangka menengah.

Dari sisi fiskal, tambahan paket ini menurut Rizal berpotensi menambah beban Rp 16–20 triliun pada 2025–2026.

“Nominal ini memang relatif kecil dibanding total belanja APBN, tapi tetap menimbulkan tekanan pada defisit,” jelas Rizal.

Lebih lanjut, Rizakl mengatakan ruang fiskal Indonesia sejatinya masih ada, hanya saja sangat tergantung pada asumsi makro, yaitu harga energi, kurs, hingga biaya bunga utang.

Pemerintah diperkirakan menutup ruang fiskal melalui optimalisasi pajak komoditas, refocusing subsidi, hingga penerbitan SBN ritel atau Patriot Bond.

“Artinya, fiskal bisa menopang, tapi resikonya adalah manuver fiskal menjadi rapuh bila ada guncangan global,” kata Rizal.

Meski demikian, sejumlah risiko masih mengintai. Rizal menilai, program magang dan padat karya berpotensi hanya menjadi solusi sementara tanpa membuka pintu masuk permanen ke pasar kerja formal.

Diskon iuran BPJS pun berisiko menimbulkan moral hazard. Adapun program percontohan perkotaan dan integrasi sistem antar-kementerian rawan menjadi ajang “trial and error” yang mahal tanpa jaminan skalabilitas.

Revitalisasi tambak dan modernisasi kapal nelayan juga bisa gagal jika infrastruktur rantai dingin dan akses pasar tidak dipersiapkan dengan matang.

Indef menekankan perlunya agenda tambahan, antara lain transisi energi, industrialisasi hijau, digitalisasi UMKM, serta reformasi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, agar dapat menjawab tantangan nyata ekonomi hari ini.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Hingga Akhir 2025, Berikut Rinciannya

“Digitalisasi UMKM perlu mendapat insentif yang lebih serius, bukan sekadar tax holiday, tetapi juga dukungan teknologi berbasis cloud dan AI,” tegas Rizal.

Reformasi pembiayaan pendidikan dan kesehatan dinilai mendesak, mengingat kualitas SDM masih menjadi bottleneck struktural.

Selain itu, Indef menilai penting memperluas program ketahanan pangan berbasis lahan kering dan hortikultura, agar kebijakan tidak terjebak hanya pada tambak dan beras.

Berikut adalah 17 paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

8 Program akselerasi program 2025  

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) 
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata 
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025 
4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan 
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum 
7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS) 
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy

4 Program dilanjutkan pada program 2026 

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM 
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026) 
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026) 
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) 

5 Program penyerapan tenaga kerja 

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember. 
2. Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja. 
3. Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja. 
4. Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja. 
5. Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.

Baca Juga: Bantuan Pangan Hingga Diskon PPh, Ini Detail 17 Paket Stimulus Ekonomi 2025

Selanjutnya: Harga Tembaga Bertahan di Atas US$10.000 per Ton Senin (15/9), Apa Pemicunya?

Menarik Dibaca: 4 Makanan yang Meningkatkan Hormon Kortisol atau Hormon Stres, Kurangi!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News