Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri tanah air terancam banjir impor produk China sebagai imbas dari kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini menyebutkan banjirnya produk dari China masuk ke Indonesia sebetulnya sudah di rasakan industri kecil menengah jauh sebelum kebijakan penerapan tarif AS ini.
"Sebenarnya banjir produk China itu sebelum ada kebijakan tarif, dan negara belum ada pembahasan dan pengawasan terkait ini," kata Hermawati pada Kontan.co.id, Rabu (16/4).
Namun, dia menyebut kebijakan yang dilayangkan oleh Presiden AS, Donald Trump akan memperparah UMKM yang memang menjadikan Negeri Paman Sam sebagai rujukan ekspor.
JIka hal ini terus berlanjut, Hermawati khawatir akan berdampak langsung terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, lanjutnya, sektor UMKM menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Untuk itu, Hermawati meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Salah satu hal yang menjadi prioritas adalah kemudahan berusaha bagi UMKM termasuk fasilitas sertifikasi produk agar bisa menjangkau pasar selain AS.
Baca Juga: Wacana Tambah Impor Gandum AS Jadi Mitigasi Tarif Trump, Ini Respon Aptindo
Dia menyebut kemudahan berusaha ini diperlukan, pasalnya hingga kini UMKM sering mendapatkan kesulitan dalam penerbitan berbagai sertifikasi bahkan kerap dibebankan biaya.
"Pemerintah harus memberikan kemudahan apapun itu dari legalitas, misalnya untuk sertifikasi halal saja kita kan bayar bisa sampai jutaan, itu bukan hanya produknya packagingnya juga harus ada sertifikasi," ujar Hermawati.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi terkait dampak dari kebijakan perang dagang ini, salah satunya memantau e-commerce untuk meneka banjirnya impor dari China.
"Kita antisipasi betul-betul tadi kan beberapa kali kita sudah sampaikan salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal," kata Maman dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (15/4).
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya membangun ekosistem usaha agar lebih efisien, termasuk juga upaya dalam menurunkan biaya produksi.
Lebih lanjut, Maman memastikan pemerintah tengah mengupayakan banyak hal agar kebijakan tarif AS ini tidak berdampak langsung pada industri tanah air.
Pihaknya juga telah menyampaikan beberapa usulan strategis dalam melindungi UMKM kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan sebagai instansi yang bertangung jawab langsung terkait negosiasi kebijakan tarif AS.
"Kita memberikan usulan-usulan solusi tapi biarkan itu menjadi satu pintu di kementerian perekonomian dan Kementerian keuangan karena ini juga terkait upaya pemerintah untuk melakukan proses negosiasi dengan Amerika Serikat," pungkasnya.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia terkena tarif resiprokal 32%, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17%, Singapura 10%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%.
Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125%. Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi itu, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10%, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.
Baca Juga: Menteri Maman Pastikan Bank Himbara Sudah Alokasi Anggaran Hapus Utang UMKM
Selanjutnya: Kabar Duka, Pengacara Ternama Hotma Sitompoel Meninggal Dunia
Menarik Dibaca: Promo Alfamart Paling Murah Sejagat 16-23 April 2025, Indomie Jumbo Beli 3 Jadi Murah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
