Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Informasi tersebut, lanjut Jokowi, baru dia terima dua hari yang lalu. Ia geram lantaran instruksinya untuk menurunkan dwell time sebenarnya sudah diungkapkan sejak lama. Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti dwell time di sejumlah pelabuhan, antara lain Tanjung Priok, Makassar, dan Tanjung Perak. Meski dwell time ketiga pelabuhan itu lebih cepat daripada Belawan, Jokowi minta pengelola tidak langsung puas.
Di Terminal Tanjung Priok, misalnya, dwell time di sana sekitar 3,2 hari. Jokowi pun meminta pengelola semakin mempercepatnya lagi. "Jangan berhenti di tiga koma saja sudah senang. Saya minta lebih cepat," ujar Jokowi.
4. Investasi kedodoran
Salah satu hal yang juga selalu menarik urat Presiden Jokowi adalah soal kemudahan investasi di Indonesia. Tak terhitung berapa kali Jokowi mengungkapkan kekesalannya lantaran masih ada saja entitas, baik kementerian maupun pemerintah daerah, yang tidak ramah dalam investasi.
Pada Rabu (23/1/2018), misalnya. Jokowi mengungkapkan kejengkelannya dalam sebuah Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah. Jokowi berulang kali melemparkan pernyataan bernada tinggi terkait perizinan di daerah yang berbelit-belit. "Saya jengkel ini. Alasan nomor satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia, adalah regulasi. Kita kebanyakan perizinan, aturan, yang ruwet sampai detik ini," ucap Jokowi di Istana Negara ketika itu di hadapan seluruh gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia.
Setahun setelahnya, tepatnya pada Kamis (9/5/2019), amarah Jokowi kembali memuncak akibat persoalan yang sama. Presiden kesal karena sistem perizinan masih berjalan lambat. Akibat lambat dan bertele-telenya perizinan, nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran. "Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta.
"Kalau lingkup kota, saya layani sendiri. Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini di depan para kepala daerah yang hadir.
Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasi ke Indonesia. Namun, perizinan masih bertele-tele, baik di pusat maupun daerah, sehingga membuat para investor balik badan.
5. Dituduh anak PKI hingga anti-Islam
Setelah sempat tenggelam sekitar empat tahun, isu bahwa Jokowi anak PKI dan anti-Islam kembali mencuat menjelang kontestasi Pilpres 2019. Jokowi yang menjadi peserta pilpres akhirnya sibuk mengklarifikasinya ke sana sini. Tidak jarang, Jokowi pun meluapkan emosi ketika sedang mengklarifikasi isu-isu miring di masyarakat tersebut.
