YLKI Sebut Kasus Keracunan Massal MBG Sudah Masuk Kategori KLB, Apa Alasannya?

Sabtu, 18 Oktober 2025 / 13:28 WIB

ILUSTRASI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah sejak program tersebut berjalan.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, jumlah kasus keracunan akibat program MBG yang telah menembus 11.000 orang per pekan kedua Oktober 2025 sudah dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) berdasarkan standar epidemiologi.

“Dua kasus keracunan saja sudah bisa dikategorikan KLB, apalagi dengan ribuan kasus seperti sekarang. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi masalah serius yang bisa menjadi bom waktu bila standar keamanan tidak segera diperbaiki,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Program MBG yang diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025 dinilai belum memiliki sistem pengawasan dan standar keamanan pangan yang memadai.

Menurut YLKI, pemerintah terlalu fokus pada percepatan pelaksanaan tanpa memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta dapur produksi di lapangan.

Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo menambahkan, pemerintah wajib menjamin keamanan pangan secara menyeluruh mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah.

“Keamanan pangan bukan hanya soal kandungan gizi, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, dikirim, dan disajikan,” tegasnya.

YLKI juga menyoroti minimnya transparansi data penyedia makanan MBG.

Rio menilai pemerintah seharusnya membuka informasi publik mengenai dapur penyedia, kapasitas produksi, sumber bahan, hingga jaminan halal. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan independen.

Lebih jauh, YLKI meminta pemerintah membentuk prosedur mitigasi risiko dan tanggap darurat yang jelas jika terjadi kasus keracunan.

Prosedur ini mencakup keterlibatan guru dan tenaga kesehatan, serta penyediaan fasilitas darurat seperti ambulans dan hotline pengaduan.

“Selama ini, ketika insiden terjadi, respons di lapangan cenderung lambat karena tidak ada SOP yang baku,” kata Rio.

YLKI juga mengusulkan pembentukan tim pengawas independen MBG yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan pakar kesehatan.

Tim ini diharapkan bisa mengawasi seluruh tahapan program, mulai dari produksi hingga konsumsi, serta menyelidiki penyebab keracunan baik akibat kelalaian, kesalahan distribusi, maupun faktor lain.

“Tanpa pengawasan independen, akan sulit memastikan akuntabilitas penyelenggara. Evaluasi total harus dilakukan, termasuk kemungkinan sanksi bagi dapur penyedia yang terbukti lalai,” ujar Rio.

YLKI menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi kunci utama agar program MBG tidak sekadar berorientasi pada kuantitas penerima, tetapi juga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.

“Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan sebelum korban terus bertambah akibat ketidaksiapan dan kelemahan sistem yang belum diperbaiki,” tutup Niti.