Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
"Kemudian di tahap tiga juga, di Mei sampai Juli masih akan menyasar kelompok rentan hanya saja definisinya saya lihat masih inkonsisten di beberapa dokumen pemerintah. Maka kita perlu mempertanyakan siapa kelompok rentan yang dimaksud dan bagaimana, pendaftaran dan lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Vaksin perdana tiba, Malaysia akan mulai program vaksinasi Covid-19 lebih awal
Jumlah kebutuhan ditahap ketiga vaksinasi, Olivia menyebut ada sekitar 146,97 dosis vaksin dengan wastage rate 15%. Kemudian rencana pengadaan selama bulan Mei sampai Juli ialah 102,3 dosis, maka masih terdapat gap sekitar 40 juta dosis.
Tahap empat vaksinasi Covid-19 jumlah kebutuhannya ialah 177,56 juta dengan wastage rate 15%. Kemudian dalam rencana pengadaannya selama Agustus sampai September akan ada 203 juta vaksin.
"Kalau kita lihat sebenarnya ada perencanaan dan rencana pengadaan yang antara target sasaran dan pengadaan itu masih tidak sinkron kalau kita lihat. Masih ada gap terutama di tahap kedua dan ketiga, masih banyak jumlah yang harus dipenuhi untuk kelompok ini. Jadi berangkat dari sini saja sebenarnya bila ada vaksin yang masuk yang diadakan tentu harus diutamakan untuk kelompok lansia dan dua kelompok rentan ini," ujar Olivia.
Maka Olivia menggarisbawahi bahwa rencana vaksin mandiri perlu ditunda, melihat dari segi jumlah yang masih terbatas dan juga 2 bulan berjalannya program vaksinasi masih ada celah dari sistem registrasi, pendataan, kemudian verifikasinya sendiri.
Olivia menyebut perlu ada perbaikan dalam hal-hal tersebut oleh pemerintah sebelum memutuskan vaksin mandiri dapat berjalan. Jika vaksin mandiri dipaksakan berjalan akan berdampak pada meningkatkan ketimpangan akses dan berpotensi tidak tepat sasaran.
"Kemungkinan kelompok lansia dan rentan bisa tidak mendapatkan prioritas, mereka bisa tergeser prioritasnya. Lalu tentunya kita tidak mau adalah tingkat kesaktian kesakitan dan kematian meningkat. Mungkin satu kekhawatiran lain kemungkinan potensi untuk penambahan beban atau disrupsi pada layanan milik pemerintah dan tentu akan membuka peluang korupsi, komersialisasi dan juga peluang beredarnya vaksin palsu," jelasnya.
Baca Juga: Ahli kesehatan: Long Covid bisa menjadi pandemi dalam pandemi
Elina Ciptadi Founder KawalCovid19 menyebut, pihaknya tidak anti terhadap swasta untuk percepatan vaksinasi. Hanya saja perlu ditekankan bahwa meski swasta terlibat harus tetap mengikuti prioritas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
"Swasta bisa dilibatkan untuk gotong royong pengadaan tempatnya yang punya gedung pertemuan, yang punya lapangan parkir besar bisa untuk tempat vaksinasi massa. Kemudian yang punya storage besar perusahaan logistik yang memenuhi syarat bisakah mereka dilibatkan," kata Elina.
Swasta dilibatkan dalam percepatan vaksinasi bagi kelompok prioritas yang disusun. Misalnya saat ini pada kelompok lansia dan petugas pelayanan publik.
Selanjutnya: Vaksin AstraZeneca akan datang, ini rencana penggunaannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
