Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana vaksin gotong royong atau vaksin mandiri menjadi sorotan di publik. Diah Saminarsih, Senior Advisor on Gender and Youth WHO menuturkan, kelompok rentan seperti yang direkomendasikan oleh WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) harus jadi prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.
"Kelompok populasi itu ditentukan kenapa dia masuk kelompok populasi rentan, karena dengan diselesaikannya kelompok rentan itu akan mendorong tercapainya herd immunity," jelas Diah dalam Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil yang digelar Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Minggu (21/2).
Maka, Diah menjelaskan herd imunity bukan berarti semua orang divaksinasi tanpa melihat dia masuk kelompok populasi mana. Kelompok prioritas ditentukan untuk dapat mencapai herd immunity.
"Jadi bukan dari semua orang yang penting dari mana-mana dikumpulin kemudian mencapai herd immunity. Kenapa SAGE memberikan rekomendasi populasi rentan dahulu bahkan sampai ke detail-detailnya itu mengolah beberapa skenario. Kalau mau capai herd immunity harus selesaikan vaksinasi bagi kelompok rentan dahulu," imbuhnya.
Baca Juga: Ini alasan pemerintah perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret
Senada dengan Diah, Olivia Herlinda Direktur Kebijakan CISDI menyebut bahwa pihaknya merekomendasikan agar pemerintah dapat menunda adanya vaksinasi mandiri. Hal tersebut dilihat dari kacamata bahwa vaksin ialah untuk menurunkan tingkat keparahan yang mengakibatkan kematian yang terjadi karena Covid-19.
"Sekarang yang kita utamakan adalah menekan tingkat kesakitan dan kematian dari Covid-19 untuk kelompok rentan. Dan berangkat dari alasan tersebut kebijakan vaksin mandiri terlalu prematur untuk dilakukan sekarang," jelasnya.
Selain itu Olivia juga menggarisbawahi terkait ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Maka baiknya ketersediaan vaksin haruslah diprioritaskan bagi kelompok rentan.
Lebih lanjut dilihat dari ketersediaan global dan juga secara domestik ketersediaan vaksin masih sangat terbatas. Adapun per 17 Februari kemarin baru ada 75% supply vaksin global itu telah digunakan oleh 10 negara saja. Sementara masih ada 130 negara lain yang bahkan belum dapat dosis pertama.
"Di sini kita lihat beberapa negara kaya itu sudah menumpuk jumlah vaksin di atas kebutuhan mereka atau diatas jumlah populasi mereka seperti Kanada, UK dan Indonesia juga termasuk yang sudah banyak melakukan pemesanan vaksin juga," kata Olivia.
Unicef memperkirakan hingga semester I-2021 paling tidak akan ada 7 miliar dosis vaksin yang akan diproduksi. Kemudian di tingkat domestik, kata Olivia, dengan sasaran 181,5 juta penerima vaksin maka diperlukan kebutuhan vaksin sekitar 426 juta dosis.
Namun jika dilihat dari jumlah pengadaan vaksin bagi tahap kedua yaitu petugas pelayanan publik dan lansia, dari Februari sampai April ada sekitar 29,8 juta dosis vaksin. Olivia menyebut maka ada celah kekurangan 60 juta dosis vaksin yang harus dipenuhi. Hitungan tersebut melihat dari target vaksinasi tahap kedua yaitu 38,9 juta orang. Artinya dibutuhkan 89,47 juta dosis vaksin dengan wastage rate 15%.
"Kemudian di tahap tiga juga, di Mei sampai Juli masih akan menyasar kelompok rentan hanya saja definisinya saya lihat masih inkonsisten di beberapa dokumen pemerintah. Maka kita perlu mempertanyakan siapa kelompok rentan yang dimaksud dan bagaimana, pendaftaran dan lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Vaksin perdana tiba, Malaysia akan mulai program vaksinasi Covid-19 lebih awal
Jumlah kebutuhan ditahap ketiga vaksinasi, Olivia menyebut ada sekitar 146,97 dosis vaksin dengan wastage rate 15%. Kemudian rencana pengadaan selama bulan Mei sampai Juli ialah 102,3 dosis, maka masih terdapat gap sekitar 40 juta dosis.
Tahap empat vaksinasi Covid-19 jumlah kebutuhannya ialah 177,56 juta dengan wastage rate 15%. Kemudian dalam rencana pengadaannya selama Agustus sampai September akan ada 203 juta vaksin.
"Kalau kita lihat sebenarnya ada perencanaan dan rencana pengadaan yang antara target sasaran dan pengadaan itu masih tidak sinkron kalau kita lihat. Masih ada gap terutama di tahap kedua dan ketiga, masih banyak jumlah yang harus dipenuhi untuk kelompok ini. Jadi berangkat dari sini saja sebenarnya bila ada vaksin yang masuk yang diadakan tentu harus diutamakan untuk kelompok lansia dan dua kelompok rentan ini," ujar Olivia.
Maka Olivia menggarisbawahi bahwa rencana vaksin mandiri perlu ditunda, melihat dari segi jumlah yang masih terbatas dan juga 2 bulan berjalannya program vaksinasi masih ada celah dari sistem registrasi, pendataan, kemudian verifikasinya sendiri.
Olivia menyebut perlu ada perbaikan dalam hal-hal tersebut oleh pemerintah sebelum memutuskan vaksin mandiri dapat berjalan. Jika vaksin mandiri dipaksakan berjalan akan berdampak pada meningkatkan ketimpangan akses dan berpotensi tidak tepat sasaran.
"Kemungkinan kelompok lansia dan rentan bisa tidak mendapatkan prioritas, mereka bisa tergeser prioritasnya. Lalu tentunya kita tidak mau adalah tingkat kesaktian kesakitan dan kematian meningkat. Mungkin satu kekhawatiran lain kemungkinan potensi untuk penambahan beban atau disrupsi pada layanan milik pemerintah dan tentu akan membuka peluang korupsi, komersialisasi dan juga peluang beredarnya vaksin palsu," jelasnya.
Baca Juga: Ahli kesehatan: Long Covid bisa menjadi pandemi dalam pandemi
Elina Ciptadi Founder KawalCovid19 menyebut, pihaknya tidak anti terhadap swasta untuk percepatan vaksinasi. Hanya saja perlu ditekankan bahwa meski swasta terlibat harus tetap mengikuti prioritas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
"Swasta bisa dilibatkan untuk gotong royong pengadaan tempatnya yang punya gedung pertemuan, yang punya lapangan parkir besar bisa untuk tempat vaksinasi massa. Kemudian yang punya storage besar perusahaan logistik yang memenuhi syarat bisakah mereka dilibatkan," kata Elina.
Swasta dilibatkan dalam percepatan vaksinasi bagi kelompok prioritas yang disusun. Misalnya saat ini pada kelompok lansia dan petugas pelayanan publik.
Selanjutnya: Vaksin AstraZeneca akan datang, ini rencana penggunaannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
