Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Umum Indonesia Spa Wellness Association Yulia Himawati menilai bahwa pemerintah perlu merevisi aturan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Hal ini dilakukan demi kelangsungan pelaku usaha di bidang SPA lantaran aturan tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan dunia usaha, khususnya industri SPA.
Yulia mengatakan, UU HKPD bertentangan dengan Undang-undang lainnya, dalam hal ini UU Nomor 10 tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Terutama dalam pengelompokan jenis usaha yang termasuk ke dalam objek Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT).
Baca Juga: Pemerintah Segera Keluarkan Surat Edaran Soal Pajak Hiburan, Tarif Bisa Lebih Rendah
Sebab, dalam Pasal 50 dan Pasal 55 UU HKPD, pemerintah mengelompokkan jasa SPA ke dalam jasa kesenian dan hiburan. Padahal, di dalam Pasal 14 UU Pariwisata, usaha SPA tidak merupakan jenis usaha yang berbeda dengan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
"Namun sebenarnya yang menjadi kerisauan kami di sini bukan hanya tarif yang tinggi, tetapi adalah kategori atau jenis usaha spa itu sendiri, yang dimaksukkan ke dalam jenis hiburan itu yang sangat membuat kami kecewa," ujar Yulia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (18/1).
Menurutnya, jasa SPA lebih tepat dikelompokkan berbeda dari kegiatan usaha hiburan atau rekreasi sebagaimana yang diatur di dalam UU Pariwisata. Apalagi, secara definisi SPA memang bukan bagian dari aktivitas hiburan melainkan perawatan Kesehatan.
Baca Juga: Protes Pajak Hiburan 40%, Pengusaha SPA Tuntut Pajak 0%
Selain itu, SPA juga merupakan bagian dari wellness sebagai payung besarnya. Itu sebabnya, lebih tepat disebut sebagai SPA Wellness, yang tujuannya mencakup kesehatan promotion dan prevention.
"Kami mengimbau kepada pemerintah untuk segera meninjau kembali, ketentuan mengenai pengelompokan SPA sebagai bisnis hiburan. Jika dibiarkan, kami khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia," katanya.
Tidak hanya itu, pengenaan pajak sebesar 40% dan maksimal 75% terhadap industri spa juga akan berdampak kepada kesehatan finansial pelaku usaha di industri tersebut.
Baca Juga: Kegiatan Dunia Usaha Melambat, Pengamat Beberkan Biang Keroknya
"Jadi masing-masing daerah tentu akan memilih range antara 40 hingga 75%, tadi disampaikan negara mana yang punya tarif pajak segitu besar," katanya.
Sebagai informasi, merujuk Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
