Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Para pengusaha Spa menolak dengan tegas pengenaan pajak hiburan sebesar 40%-75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Alih-alih mengenakan pajak hiburan sebesar 40%-75%, pihaknya menuntut pemerintah untuk mengenakan pajak 0% terhadap industri etna prana atau spa.
Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA) Agnes Lourda Hutagulung mengatakan, alasan penuntutan pajak 0% ini dikarenakan industri spa berkontribusi besar untuk membantu biaya pemerintah di bidang kesehatan, khususnya untuk BPJS.
Baca Juga: Jeritan Pengusaha Hiburan! Bisa Bayar Pajak 90% ke Kas Negara
"Kita menuntut pajak 0%," ujar Agnes dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (18/1).
Selain membantu menekan biaya BPJS Kesehata, industri spa juga membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan sertifikasi bagi terapis.
Alhasil, masyarakat yang sudah tersertifikasi ini lebih mudah mendapatkan pendapatan yang layak dan bisa menambah devisa negara, jika para terapis bekerja di luar negeri.
Baca Juga: Luhut Ungkap Pemerintah Akan Tunda Penerapan Pajak Hiburan 40%-75%
Oleh karena itu, dirinya sangat menyayangkan langkah pemerintah yang mengenakan pajak tinggi pada industri spa. Apalagi seharusnya industri spa tidak dikategorikan sebagai usaha hiburan seperti yang tertuang dalam UU HKDP.
Merujuk Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
