Terbitkan PMK 7/2020, Kemenkeu perluas cakupan penggunaan DBH untuk atasi stuntingasi

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan memperluas cakupan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT). 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

Seperti yang diketahui, pemerintah selama ini menetapkan penggunaan DBH-CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi yang diterima oleh setiap daerah. 

Baca Juga: Penerimaan negara seret, alokasi dana bagi hasil tahun 2019 lebih kecil

Pada bidang kesehatan, Menkeu meminta agar kegiatan pelayanan kesehatan baik promotif atau preventif maupun kuratif atau rehabilitatif diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Menilik pada APBN 2020, hal ini memang sejalan dengan salah satu fokus kebijakan anggaran kesehatan pemerintah yaitu mengakselerasi penurunan stunting pada balita di Indonesia. 

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk melakukan penguatan intervensi stunting hingga ke 260 kabupaten/kota. 

Targetnya, angka prevalensi stunting pada balita bisa turun dari 30,8 pada 2019 menjadi 27,1 pada 2020.